NERACA

Jakarta - Tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, dominasi asing terhadap perekonomian negara ini belum juga bisa dihilangkan. Bahkan rupiah sebagai mata uang Indonesia mudah didikte oleh mata uang asing yang umumnya dollar Amerika, sehingga nilainya terus terkoreksi. Sudah menjadi rahasia umum, minimnya penggunaan transaksi rupiah menjadi pemicu rapuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, 52% transaksi di Indonesia masih menggunakan valuta asing (valas). Hampir Rp 74 miliar per tahun, transaksi menggunakan mata uang asing dan terutama dolar AS, dimana sekitar Rp 7 miliar sampai Rp 6 miliar per bulan tranksaksi masih pakai valas.

Jika pelaku usaha di perkotaan saja masih gemar menggunakan dollar sebagai alat transaksi, lalu bagaimana dengan masyarakat di perbatasan sana. Sudah bisa dipastikan, penggunaan rupiah akan jauh lebih rendah dan bahkan lebih bermakna menggunakan mata uang asing ketimbang rupiah. Adalah Stefanus (36), salah satu warga Badau yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan salah satu wilayah Indonesia bagian utara yang langsung berbatasan dengan Kuching, Malaysia yang kesehariannya lebih suka dan lebih banyak menggunakan ringgit dalam bertansaksi ketimbang rupiah.”Ini kan dekat dengan Malaysia, jadi kadang kalau mau beli pakai rupiah itu uangnya lusuh sekali, banyak coret-coret, jadi rasanya malu kalau mau gunakan, beda dengan ringgit Malaysia,"ujarnya.
Stefanus menjelaskan, secara fisik, ringgit Malaysia lebih bersih ketimbang rupiah. Hal itu dikarenakan pemerintah Malaysia selalu menekankan untuk menjaga mata uang mereka. "Kalau di sini ringgit dipakai tapi ada coretan sedikit, tidak mau terima," tuturnya.

Kehidupan masyarakat di perbatasan ini memang sangat unik, meskipun warga Indonesia tetapi sebagian kebutuhan pokoknya disuplai dari Malaysia dan dalam transaksi juga menggunakan dua mata uang, rupiah dan ringgit Malaysia. Apa yang dilakukan warga Badau juga dilakukan warga Motaain, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratic Timur Leste. Dimana kebanyakan warga selalu membeli kebutuhan sehari-harinya di toko kelontong kawasan Batu Gede, Timor Leste dengan menggunakan dollar, selain juga menerima rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, Suhaedi mengakui, masih menemukan banyak masyarakat di daerah perbatasan yang menggunakan mata uang negara tetangga.”Sulitnya rupiah masuk ke daerah perbatasan menjadi pemicunya karena membutuhkan perjuangan keras dan tidak semudah perjalanan di daerah perkotaan yang infrastrukturnya mendukung,”ungkapnya.

Bahkan tidak hanya itu saja, para petugas yang mendistribusikan uang rupiah ke pelosok NKRI termasuk daerah-daerah perbatasan juga harus menggunakan rompi anti peluru, disamping pengawalan aparat keamanan. Ini lantaran adanya wilayah-wilayah perbatasan yang berbahaya seperti Papua. Tak ayal, untuk menjangkau wilayah perbatasan pun cukup menantang. Moda transportasi yang digunakan pun sangat khusus.“Kami pakai pesawat kecil, pesawat yang punya Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti) tidak bisa, kami pakai pesawat misionaris,” kata Suhaedi.

Butuh Waktu

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan memprioritaskan pelayanan di daerah perbatasan meskipun banyak risiko. Pendistribusian sendiri dimaksudkan untuk menghindari penggunaan mata uang negara tetangga di daerah perbatasan. Ya, penggunaan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat bertentangan dengan undang-undang mata uang yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/3/PBI/2015 tentang Mewujudkan Kedaulatan Rupiah di NKRI. Rupiah memang belum praktis digunakan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia –Timor Leste dan Indonesia- Papuan Nugini. Maka dari itu, butuh waktu yang tidak sebentar untuk menangani hal ini. Selain itu, mesti ada sinergitas antara BI dan pemerintah untuk bisa menangani hal ini dan juga keseriusan.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Luctor E. Tapiheru, penggunaan mata uang asing di perbatasan bukan karena nilai tukar rupiah yang lemah. Namun karena kebiasaan dan kemudahaan menerima serta ketersediaan mata uang tersebut. Keterbatasan infrastuktur serta ketersediaan mata uang di daerah tertentu, jelasnya, membuat minimnya penggunaan mata uang rupiah.”Transaksi di daerah perbatasan itu cukup besar. Dan kini kita mencoba memenuhi ketersediaan ini di daerah yang kurang tersebut," jelasnya.

Menjawab ketersediaan rupiah di perbatasan, Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs mengatakan, ada tiga hal yang menjadi fokus BI untuk membuat rupiah menjadi mata uang tunggal yang berlaku di Tanah Air dan termasuk di daerah perbatasan. Dimana upaya ini melibatkan perbankan nasional serta TNI untuk mengedarkan uang.”Pertama menyediakan uang kartal yang cukup. Jangan sampai ada kekurangan rupiah di perbatasan,"ungkapnya.

Dalam penyediaan uang kartal, BI memiliki program kas keliling. Selain mengedarkan, BI juga menarik uang yang tidak layak dan diganti dengan yang baru. Kedua adalah memastikan tempat penukaran uang resmi (money changer) tersedia di setiap perbatasan. BI mendorong perbankan untuk aktif menjangkau lokasi transaksi perbatasan, seperti pasar. Apalagi transaksi ini bukan hanya sesama warga Indonesia melainkan dengan warga negara lain yang memiliki mata uang berbeda.”Kalau tidak ada money changer, mereka mau tukar di mana? Informasi kurs, misalnya, kan juga sulit. Makanya butuh money changer," kata Peter.

Diharapkan dengan adanya money changer akan menjawab keluhan masyarakat perbatasan, seperti yang diungkapkan Haji Tamir, warga Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dirinya menceritakan, selama ini masyarakat di wilayah perbatasan sangat kesulitan menukarkan mata uang ringgit Malaysia menjadi rupiah atau sebaliknya akibat tidak adanya loket penukaran mata uang asing.“Masyarakat Sebatik ini sangat sulit menukarkan mata uang ringgitnya (Malaysia) menjadi rupiah atau rupiah menjadi ringgit karena tidak ada tempat penukaran,” sebut Haji Tamir.

Dia menambahkan selama ini pedagang atau masyarakat yang hendak berbelanja di Malaysia hanya menukarkan pada tetangga atau teman. Upaya ketiga menjaga rupiah di perbatasan adalah stabilisasi makro ekonomi dan nilai tukar rupiah. Ketika rupiah stabil, maka kepercayaan terhadap mata uang ini akan meningkat. Upaya stabilisasi nilai tukar menjadi program nasional, karena melibatkan banyak unsur. Namun BI selalu menjamin rupiah bergerak sesuai dengan fundamental ekonomi. Hal senada juga disampaikan pengamat pasar uang dari Bank Himpunan Saudara, Rully Nova, menjaga ekonomi domestik yang stabil akan membuat orang nyaman memegang mata uang rupiah.

Upaya meningkatkan penggunaan mata uang rupiah di perbatasan harus ada langkah strategis seperti ketersediaan uang kartal beredar. “Kekurangan pendistribusian uang kartal di suatu wilayah, terutama di perbatasan dampaknya akan berbahaya bagi keutuhan NKRI,”ungkapnya.

Menurut dia, Indonesia pernah kehilangan dua pulau yakni Sipadan dan Ligitan karena ketiadaan mata uang rupiah di daerah tersebut. Saat itu, yang menjadi pertimbangan Mahkamah Internasional yakni transaksi tidak menggunakan rupiah, tetapi mata uang negara tetangga. Maka luput memperjuangkan rupiah di satu pulau, lanjut dia, pulau tersebutlah yang akan menjadi taruhannya. (bani)