NERACA

Mataram – Kinerja industri budidaya rumput laut di Indonesia sejauh ini masih diliputi sejumlah tantangan. Tata niaga yang belum mapan, dengan indikasi rantai perdagangan terlampau panjang dan rumit, mengakibatkan fluktuasi harga rumput laut yang sangat merugikan pembudidaya. Di titik inilah, intervensi pemerintah diperlukan, agar harga pembelian rumput laut berpihak pada pembudidaya kecil.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto saat berbincang dengan Neraca, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/11) dini hari, pekan lalu, mengakui, tata niaga komoditas rumput laut butuh perbaikan di banyak lini. Pasalnya, pembudidaya rumput laut belum memiliki andil dalam penetapan harga. Penetapan harga cenderung dikuasai oleh kelompok pedagang dan industri.

Hal demikian, ujar Dirjen Slamet, tidak lepas dari berpencarnya lokasi budidaya rumput laut di berbagai daerah. Sementara industri atau pabrik dan eksportir komoditas tersebut terpusat di kota-kota besar, khususnya di Jawa. Sehingga industri butuh pengepul atau pedagang yang secara berjenjang memasok bahan baku komoditas rumput laut dari petani.

Mata rantai dari pembudidaya ke industri sebagai penerima produk tersebut menjadi sangat panjang dan mengakibatkan distribusi tidak efisien dan berbiaya mahal. Rantai ini bisa sampai 4 sampai 5 jenjang dari petani ke industri atau eksportir. Kalau pembudidaya langsung menjual ke industri, maka pembayaran jarang yang bisa tunai, melainkan setelah selesai diekspor atau rampung diolah. Sementara pembudidaya butuh pembayaran langsung, tanpa penundaan yang lama.

Itu sebabnya, ujar Slamet Soebjakto, pemerintah berupaya menghadirkan solusi berupa resi gudang pada kawasan budidaya rumput laut. Dengan adanya resi gudang yang diinisiasi pemerintah, maka alur distribusi perdagangan rumput laut dapat dipotong sehingga harga di tingkat pembudidaya dapat diperbaiki.

Dirjen Perikanan Budidaya sedang mencari akan agar dapat selekas mungkin mengadakan resi gudang ini agar daya saing industri budidaya rumput laut lebih kuat. Kendati begitu, Slamet mengakui, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyediakan infrastruktur macam ini. Dia berharap, BUMN, Bulog, industri dan pedagang rumput laut mau mengulurkan tangan untuk membantu merealisasikan rencana tersebut.

Peranan pengepul yang begitu panjang itu ke depan akan digantikan oleh BUMN, Bulog, atau lembaga lain seperti asosiasi industri dan pengepul. Slamet mencontohkan, dalam beberapa waktu ke depan, resi gudang rumput laut pertama kali akan hadir di Sulawesi Selatan. Inilah resi gudang percontohan, yang dikelola koperasi pembudidaya di bawah naungan ASPERLI (Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut) di Sulsel.

Dirjen Slamet juga mengaku gencar mendorong kerjasama dengan industri rumput laut di Tanah Air. Nantinya pemerintah menyediakan gudang penyimpanan mungkin secara gratis, sementara industri atau importir beli rumput laut dari masyarakat. Hal tersebut sengaja dilakukan karena selama ini industri beralasan gudang mereka sudah penuh. Jangan sampai, lanjut Slamet, rumput laut dari pembudidaya menumpuk alias tidak terserap hanya gara-gara gudang industri telah penuh.

Bulog, dalam paparan Dirjen, ternyata juga menyambut baik rencana resi gudang rumput laut ini. Dalam rapat dengan DPR belum lama ini, pihaknya sudah mendapatkan angin segar dari Bulog untuk membantu realisasi resi gudang rumput laut ini. Di lain sisi, Dirjen Slamet juga tengah menginventarisasi balai-balai perikanan di bawah naungannya untuk sebagaian di antaranya dijadikan resi gudang rumput laut.

Cara lain, papar pejabat Eselon I KKP yang dikenal gemar blusukan ke area budidaya perikanan ini, adalah dengan mendekatkan pabrik rumput laut ke kawasan budidaya. Relokasi pabrik atau pembangunan pabrik di lokasi budidaya rumput laut bakal memotong biaya logistik yang dikenal mahal. Bisa juga, kata Slamet, dengan memanfaatkan program tol laut untuk mengangkut produk rumput laut dari kawasan timur Indonesia ke wilayah industri di bagian barat.

Idealnya, sebut Slamet, pembudidaya rumput laut memiliki kerjasama dengan pedagang atau industri. Mereka (industri dan pedagang) yang memiliki modal besar sebaiknya memberi bantuan berupa terpal atau para-para (sarana penjemuran rumput laut). Selama ini, nilai Dirjen Slamet, industri atau pengepul kurang peduli dengan pembudidaya. Seyogyanya mereka mau menyisihkan keuntungan untuk meningkatkan kualitas rumput laut di pembudidaya. Aspek kualitas produksi, ujarnya, jangan semua dibebankan ke pembudidaya.

Ditemui di Dusun Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sahirudin, 53 tahun, pembudidaya rumput laut jenis cottonii dan spinosum, mengakui harga komoditas tersebut memang tidak menentu. Saat ini, untuk jenis cottonii kering, harganya sekitar Rp 6 ribu per kilogram. Sementara untuk jenis spinosum lebih rendah, sekitar Rp 4 ribu per kg. Harga tersebut dia nilai rendah untuk saat ini. Dia berharap, harga rumput laut kembali membaik, syukur-syukur di atas Rp 10 ribu per kg.

Tidak jauh dari lokasi tersebut, pembudidaya rumput laut yang lain, Iskandar, 55 tahun, yang berada di Dusun Semerang di kecamatan dan kabupaten yang sama, mengatakan, mata rantai pemasaran rumput laut terlalu panjang. Urutannya, dari petani, pengepul lokal, pengepul lebih besar, pengepul dari luar daerah (Jawa dan Bali) baru ke pabrikan. Dia berharap pemerintah dapat memperbaiki harga jual rumput laut dengan memangkas rantai perdagangan komoditas rumput laut yang panjang tersebut.