NERACA

Medan - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku kredit bermasalah di sektor kemaritiman di Sumatera Utara cukup tinggi atau 5,34 persen secara "gross". "Pembiayaan untuk sektor itu baru sebesar Rp337 miliar, namun rasio NPL (non performing loan) atau kredit bermasalah secara grossnya memang sudah 5,34 persen dan itu menjadi tanggung jawan OJK," kata Kepala OJK Kantor Regional 5, Ahmad Soekro Tratmono di Medan, seperti dikutip kantor berita Antara, kemarin.

Menurut dia, untuk menekan NPL, peran penjaminan pembiayaan di sektor itu menjadi hal penting sehingga distribusi mitigasi risiko dan pengelolaannya dapat ditempatkan pada skala prioritas. Kolaborasi sektor perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) melalui pembentukanan 10 juta agen asuransi mikro sektor maritim, katanya dinilai sangat penting.

Dia menegaskan, sinergitas dengan program pemerintah untuk membangun sektor kemaritiman yang handal, eksistensi program JARING dan 10 ribu Sahabat Keuangan Maritim perlu diintensifkan di Sumut. Ahmad Soekro menjelaskan, sosialisasi "recycle" sudah dilakukan di semester I 2015 walau memang masih hanya kepada pelaku IKNB. "Namun OJK yakin, peluang sinergi sektor perbankan dengan IKNB bagi pembiayaan sektor kemaritiman yang termitigasi risiko di Sumut, masih cukup luas," katanya.

Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, tingginya NPL di sektor kemaritiman merupakan dampak belum siapnya sektor itu menerima kredit. "Memang harus ada pendampingan khusus bagi pengusaha kecil di sektor kemaritiman yang biasanya sangat lemah dengan manajemen," katanya.

Menurut dia, Pemerintah harusnya jauh hari sebelum mencanangkan program dukungan ke sektor maritim, sudah mempersiapkan pendampingan ke pengusaha sektor itu. Seperti diketahui, katanya, sumber daya manusia (SDM) sektor maritim sebagian besar berpendidikan rendah yang masih perlu bimbingan walau pada praktiknya di lapangan pekerjaannya sudah berpengalaman.

Meskipun NPL diprediksi akan tinggi, Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Slamet Edy Poernomo mengungkapkan, penyaluran kredit di sektor maritim dan sub sektor maritim terus meningkat. Kredit maritim per akhir September 2015 sudah mencapai Rp 98,7 triliun. Angka ini setara dengan pertumbuhan 9,4% dibandingkan Desember 2014 yang sebesar Rp 90,24 triliun.

Sementara itu, untuk pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan, per September 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 12,4% mencapai Rp 20,18 triliun dibandingkan dengan realisasi penyaluran kredit per Desember 2014 yang sebesar Rp 17,95 triliun. Untuk kredit sektor kelautan dan perikanan, kontribusi yang paling dominan disumbang oleh kredit pengolahan dan jasa produksi sekitar Rp 5,7 triliun, pemasaran 6,1 triliun, hulu penangkapan Rp 4,2 triliun, budidaya Rp 3,3 triliun, hulu pengolahan Rp 778 miliar.

"Secara industri perbankan, pertumbuhan kredit sektor maritim yang disalurkan mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit perbankan secara umum di sektor maritim tumbuh 7,68% atau mencapai Rp 3.956 triliun dibandingkan dengan Desember 2014 yang tumbuh 11,59% atau senilai Rp 3.674 triliun. Ada pengaruh kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi," kata Edy.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL), paling rendah adalah hilir pengolahan yaitu jasa produksi sebesar 0,29%. Rasio NPL kredit sektor kelautan dan perikanan per September 2015 berada di level 2,13%. Angka ini lebih rendah dibanding NPL kredit sektor kelautan dan perikanan per Desember 2014 kemarin yang berada di posisi 2,82%.

NPL sektor maritim per triwulan III-2015 berada di posisi 5,44%. Angka ini naik tinggi dibanding NPL sektor maritim pada 31 Desember 2014 yang berada di level 3,94%. Sementara itu, NPL secara industri perbankan untuk kredit sektor maritim mencapai 2,71%. Angka ini naik dibanding NPL sektor maritim industri perbankan nasional per 31 Desember 2014 yang berada di level 2,16%.