NERACA 

Tangerang - Legislator Kabupaten Tangerang, Banten menyatakan harus ada aturan yang jelas menyangkut restribusi tepi jalan, karena target Rp30 juta per tahun dinilai terlalu kecil.

"Kami melakukan studi banding ke Kabupaten Karawang, Jabar, di daerah itu target parkir serupa Rp1,5 miliar per tahun," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Adi Tya Wijaya di Tangerang, Rabu (7/10)

Adi mengatakan pengelolaan parkir terutama di tepi jalan dianggap belum maksimal oleh instansi terkait di daerah ini. Menurut dia, bila di Karawang saja mampu mematok target Rp1,5 miliar per tahun, mengapa di Kabupaten Tangerang hanya Rp30 juta hal itu sangat mengherankan. Padahal jumlah kendaraan yang parkir tepi jalan di daerah ini lebih banyak ketimbang di Kabupaten Karawang.

Meski sudah ada Perda tentang Jasa Usaha Parkir yang telah disyahkan pekan lalu, maka perlu aturan lanjutan agar dapat diterapkan di lapangan. Pihaknya menilai bahwa target restribusi Rp30 juta per tahun itu dianggap terlalu kecil dan diduga banyak masuk ke kantong oknum petugas parkir.

"Bila target hanya Rp30 juta berarti tiap kecamatan hanya dipatok Rp1,1 juta karena ada sebanyak 29 kecamatan," kata politisi Partai Demokrat itu.

Padahal restribusi parkir di daerah lain apalagi di Jabotabek merupakan penyumbang yang cukup signifikan terhadap pemasukan ke kas daerah setempat.

Sebagai contoh di Kecamatan Cikupa, Balaraja, Panongan, Kosambi, yang merupakan banyak memiliki tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan pertokoan hanya ditarget dengan nominal kecil.

Adi menambahkan harus ada upaya nyata dari aparat untuk meningkatkan pendapatan dari sektor parkir tepi jalan dan jangan dibiarkan hilang tanpa dikelola secara maksimal. Ant