NERACA

Jakarta - Pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam pembagian kanal 3G tahap kedua dikalangan operator telepon selular.

Pemerhati telekomunikasi Mas Wigantoro menduga, molornya pelaksanaan pembagian kanal kedua ini disebabkan Menkominfo lupa, lantaran sudah cukup lamanya aturan penataan kanal 3G tahap kedua diputuskan.

“Ada kemungkinan pemerintah tidak peduli. Barulah, setelah ada protes dari operator, aturan tersebut direspon. Jadi, pelaksanaan aturan tersebut sebenarnya tinggal tergantung pada kemauan pemerintah,” kata Mas Wigantoro.

Saat ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menyelidiki adanya praktik persaingan usaha tidak sehat atau monopoli dalam pembagian kanal 3G oleh salah satu operator selular besar di Indonesia, terkait molornya pelaksanaan pembagian frekuensi 3G tahap kedua (second carrier).

Sebelumnya, KPPU menyatakan tengah melakukan penyelidikan dan akan melakukan pemanggilan sejumlah pihak, terkait adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat serta monopoli pada penataan frekuensi 3G tahap kedua.

Hal itu lantaran, sejak diputuskan dua tahun lalu, hingga kini belum ada kemajuan apapun yang berarti dari pelaksanaan pembagian kanal tersebut.