NERACA

Jakarta – Pemerintah telah resmi mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi baik itu jilid pertama maupun jilid kedua. Dengan dikeluarkannya paket tersebut, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Persero (BNI) Ryan Kiryanto mengharapkan kepada pemerintah agar hasil implementasi paket kebijakan ekonomi jilid I dan II yang telah diluncurkan pada September 2015 ini dapat dipaparkan secara rutin kepada publik.

"Pemerintah melalui Kementerian Perekonomian diharapkan secara rutin mengomunikasikan 'progress' paket kebijakan ekonomi jilid I dan II agar pasar juga dapat memberikan evaluasi, masukan, kritik, dan saran. Pasar menunggu eksekusi pemerintah dalam merealisasikan paket I dan II, secara substansi paket ini sudah bagus," ujar Ryan Kiryanto di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dengan komunikasi yang komprehensif kepada publik maka pemerintah dapat mengetahui kebijakan apa selanjutnya yang akan dikeluarkan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya. Ia juga mengharapkan bahwa paket kebijakan ekonomi jilid II ini yang sifatnya mendorong peningkatan investasi di dalam negeri dapat langsung dieksekusi oleh lembaga yang bertanggungjawab.

Ia menambahkan paket kebijakan ekonomi jilid II yang sifatnya teknis ini maka tidak ada alasan bagi lembaga terkait untuk tidak menyegerakan eksekusinya. Artinya, tidak ada alasan penerapan kebijakannya masih proses. "Paket jilid II ini ujung-ujungnya efisiensi dalam kegiatan operasional di dunia usaha, salah satunya memberikan izin lebih cepat. Dengan begitu, akan tercipta kepastian bagi investor yang akhirnya dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujarnya.

Dengan kembalinya kepercayaan investor terhadap Indonesia, lanjut Ryan Kiryanto, maka ekspansi investasi di Indonesia akan agresif. Saat ini, pelaku usaha maupun pelaku pasar keuangan cenderung menunggu.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menambahkan bahwa secara umum isi paket kebijakan ekonomi jilid II mengenai pengurangan pajak bunga deposito bagi para eksportir dan serta pemangkasan waktu pemberian izin investasi dari sebelumnya beberapa hari menjadi hanya tiga jam sangat positif untuk menarik investasi.

"Kebijakan itu bisa mendorong banyak dana masuk ke Indonesia, ini salah satu poin positif yang kita tunggu. Beberapa poin positifnya sudah keluar dan saya percaya pada Oktober nanti mulai 'creeping up' untuk penyerapan anggaran pembangunan infrastrukturnya," katanya.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakan jilid dua difokuskan pada kemudahan dan fasilitas fiskal untuk mendorong arus investasi ke Indonesia. "Kita tidak perlu banyak-banyak sekarang, yang penting nendang. Satu yang nendang yaitu layanan cepat investasi," ujar Darmin.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah pusat akan menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memperpendek proses pembuatan izin usaha. “Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan negara tetangga bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," kata Pramono.