Depok – Pemerintah Kota Depok mengalami penurunan dalam hal transparansi anggaran, baik itu yang terjadi dalam proses sebelum penetapan APBD maupun sesudahnya.  Juga sangat sulit diperoleh  data yang transparan terhadap realisasi APBD yang telah ditetapkan. Akibatnya,  banyak  kegiatan program tidak diketahui berapa nilai pagunya dan berapa pula realisasi. Banggar baik di eksekutif maupun legislatif,  hanya memberikan  ringkasan dalam bentuk siaran pers.

NERACA

 Meski demikian, keterangan yang dihumpin  Harian Ekonomi di Depok pekan lalu  menyebutkan, Fraksi Partai Amanat Nasional (F- PAN) tampaknya mencoba untuk membuka tabir transparansi dengan memberikan pandangannya, walaupun baru pada Rancangan perubahan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2011.

 Seperti yang dijelaskan Ketua Fraksi PAN,  Acep Saefudin, prediksi APBD Perubahan 2011 secara keseluruhan  akan mencapai Rp  1.284.657.897.884.74. Nilai ini lanjut dia, mengalami kenaikan Rp  163.060.596.283,04 atau 14,54% dibanding target APBD murni tahun 2011 sebesar Rp  1.121.597.301.601,70  Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi di rencanakan menjadi Rp 257.324.347.046,74 atau naik Rp. 40.223.203.242.74 (18,54%) dari  PAD pada APBD murni tahun 2011 yang ditargetkan Rp. 217.101.143.804.

 Melihat data yang dikemukakan ini, tidak ada jelas rinciannya. Hal ini disebabkan sistem perencana anggaran tidak berjalan secara baik, efisiensi , efektif , transparasi  dan akuntabel. Bahkan juga tidak terlihat data jelas dan rinci tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang terjadi pada realisasi APBD sebelum ada perubahan. “Padahal hal ini sangat diperlukan untuk melihat pendapatan APBD yang transparans,” ujar Acep Saefudin.

 Apalagi, lanjut dia, sembilan prioritas yang menjadi unggulan pemerintah, belum terlihat mengarah pada pengembangan ekonomi lokal dalam industri yang inovatif dan kreatif. “Pemerintah mestinya menggunakan kacamata penilaian investor yang membutuhkan kota nyaman dan tertata rapih serta menguntungkan untuk berinvestasi,” tutur dia.

   Pengembangan Potensi Ekonomi

 Fraksi PAN pada kesempatan itu juga meminta,  Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, untuk membangkitkan potensi ekonomi yang ada seperti pemberdayan  3000 pemuda, 5000 UKM, sebagaimana pernah  dijanjikan walikota. Program janji politik ini mengemuka, saat berkampanye pada Pemilukada 2010 silam yang hendaknya dibuat formula yang baik.

 Begitu  halnya untuk meningkatkan pengembangan pasar tradisional, pemerintah harus  berani membuat terobosan membentuk  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang mengelola pasar tradisional agar mampu meningkatkan PAD lebih realistis.

 Dalam hal Peningkatan kualitas pelayan publik dan reformasi birokrasi, Fraksi PAN menilai                    belum sebanding ldengan besarnya belanja pegawai. Pelayanan publik dalam program e-KTP masih rumit dan sulit. Juga pelayanan lainnya untuk berbagai perizinan

 “Pemerintah cenderung hanya memberikan sanksi dan denda, tanpa melihat kesulitan prosedur yang membuat masyarakat sulit dan tidak bisa mengurus berbagai perizinan,” tutur  Acep Saepudin yang nampak kecewa karena banyak keluarga miskin di Kota Depok saat ini yang menjadi bertambah miskin akibat permasalah ini.

 Dalam hal meningkatkan kualitas kesehatan juga masih jauh dari harapan,  karena masih banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan kesehatan gratis di RSUD , rumah sakit – rumah sakit rujukan juga masih  terkesan  tebang pilih, sehingga menimbulkan pelbagai permasalah di lapangan.

 Bahkan pelayanan untuk persampahan dan air bersih, Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk mempercepat berdirinya PDAM Kota Depok,  karana di Kota Depok sendiri,  banyak potensi air yang dapat di manfaatkan untuk di kelola. “Oleh karena itu,  Partai Amanat Nasional melalui  Fraksi  di DPRD, meminta kepada saudaraku walikota, segera merealisasikan janjinya dalam perencanaan program kedepan yang seperti yang didengung-degungkan saat kampanye Pilkada lalu,” pungkas  Asep Saefudin.