Kenaikkan Tarif Tol Akibat “Kontrak”

NERACA

Jakarta---Kenaikkan tariff jalan tol membuat pemerintah dalam posisi dilematis. Karena kenaikan tariff tersebut “terpaksa” harus dilakukan. Alasanya hal itu merupakan kontrak yang telah dibuat pemerintah dengan pihak pengelola jalan tol. “Itu kontrak. Saya ikuti saja dalam kontrak, pemerintah pemilik tol tanda tangan,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada wartawan di Jakarta,6/10

Yang jelas, kata Djoko, soal untung rugi pengelolaan jalan tol ini, pemerintah tak mengetahui secara persis. "Keuntungan selama ini saya tidak tahu lah," tegasnya

Lebih jauh Djoko menambahkan, kenaikan tarif tol tidak akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Karena katanya kenaikan ini sudah mempertimbangkan tingkat inflasi setiap daerah. "Dampaknya sangat kecil, enggak ada dampak apa-apa kok," tambah dia.

Sehingga, sambung Djoko, kenaikan tarif tol setiap daerah berbeda. "Tingkat inflasi beda, kenaikan tol beda, karena tingkatan inflasi daerah berbeda, persentasenya berbeda," imbuhnya

Ditempat terpisah, Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar mengungkapkan ada 3 ruas jalan tol yang memperoleh dana talangan dari PIP. Adapun 3 ruas tol itu, ruas Surabaya- Mojokerto senilai Rp40 miliar,Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W2 dengan alokasi Rp50 miliar, dan Gempol- Pasuruan senilai Rp7 miliar. “Mereka telah mengajukan usulan beberapa waktu lalu dan saat ini sedang dalam proses evaluasi,” tambahnya

Menurut Soritaon, hingga akhir 2011 anggaran dana talangan PIP untuk pembebasan lahan pada ruas tol yang tersisa sekitar Rp500 miliar, dari dana yang dialokasikan sebesar Rp800 miliar. Sementara,secara resmi PIP telah meneken kesepakatan perjanjian pinjaman dana sebesar Rp98,5 miliar dengan PT Marga Kunciran Cengkareng untuk biaya pembebasan lahan ruas sepanjang 14,19 kilometer.

Direktur Utama Marga Kunciran Cengkareng Saut Parlindungan Simatupang mengatakan, dengan ditandatanganinya pinjaman ini, ke depan akan ada kepastian soal pelaksanaan pembebasan tanah karena dana sudah tersedia. Dari anggaran dana talangan senilai Rp98,5 miliar, perusahaannya menargetkan setidaknya 10% dari total kebutuhan lahan seluas 133 hektare bisa dibebaskan.

Adapun, total kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan untuk tol tersebut senilai Rp1,2 triliun. Perusahaannya menargetkan, proses pembebasan lahan ruas tol senilai Rp3,5 triliun akan rampung pada akhir 2012 dan dilanjutkan dengan proses konstruksi di awal 2013. Dengan demikian, pada pertengahan 2014 tol sudah bisa dioperasikan.

Sedangkan Kepala BPS, Ruman Heriawan meminta kenaikan tarif tol jangan dijadikan kesempatan untuk menaikkan tarif, karena akan menimbulkan multiflier efek yang nantinya akan mendongkrak inflasi. "Berbagi pengorbanan lah. Kalau dianggap beban tambahan, kan cuma Rp500. Itukan tidak perlu menaikan tarif, supaya multiplier effect ke inflasi tidak begitu besar," tutur dia.

Dalam perhitungannya, kenaikan 10% tarif tol hanya memberikan dampak yang sangat kecil pada inflasi, jika tidak ada multiplier effect. "Berapa besar kenaikannya terhadap inflasi? Saya menganggap itung itungannya bobot jalan tol dalam konsumsi rumah tangga itu dalam inflasi bobotnya cuma 0,05 persen, kalau naik 10 persen rata rata itu 0,0005, di kali 10 persen, jadi 0,005 directnya," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah akan Libatkan Swasta di Bisnis Jalan Tol

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) kembali dihidupkan setelah berhenti selama 20 tahun untuk melibatkan sektor…

ESDM Terbitkan Tata Cara Penetapan Tarif Listrik Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen)…

Berkah Perang Dagang - Sat Nusapersada Raih Kontrak Pegatron

NERACA Jakarta – Dibalik dampak perang dagang antara Amerika dan China, PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) meraih berkah dengan memperoleh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…