NERACA

Sukabumi - Wakil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi H. Kamal Suherman menyayangkan jika anggaran Bantuan Gubernur (Bangub) tidak dimanfaatkan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Sehingga anggaran yang jumlahnya cukup besar terpaksa dikembalikan lagi kepada Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Sangat disayangkan miliaran rupiah tidak dimanfaatkan dengan baik" ujar Kamal kepada Neraca usai rapat evaluasi APBD tahun 2014 di ruang paripurna DPRD Kota Sukabumi, Senin (31/8).

Kamal menilai, tidak terserapnya anggaran bangub tersebut, berarti SKPD tersebut tidak siap untuk menjalankannya, inilah yang harus dibenahi di setiap SKPD, seperti halnya di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, kedua dinas tersebut menerima anggaran yang bersumber dari bangub cukup besar, namun sayang anggaran itu disia-siakan begitu saja sehingga harus dikembalikan ke provinsi Jabar.

"Kalau menurut laporan ada beberapa point, contoh di Dinas Pendidikan ada 10 point program yang akan dibiayai oleh anggaran bangub. kemudian di Dinas Kesehatan ada 5 point ditambah RSUD 3 point, dan semuanya tidak tergarap. Apakah masalahnya di SDM setiap SKPD atau permasalahan waktu yang tidak bisa diserap anggaran tersebut. Tapi kebnayakan alasan dari mereka, mengani waktu saja yang kurang tepat," ujar Kamal

Terlepas dari itu, lanjut Kamal, seharusnya SKPD sudah menyiapkan jauh-jauh hari ketika bangub itu akan turun. Dia juga menyarankan, agara ditahun berikutnya jangan sampai masalh ini terulang lagi."Tingkatkan Sumber Daya Manusia dan kinerja pegawai disetiap SKPD masing-masing," tambah dia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi H. Yusef Ubaedilah, menurut dia, selain perlu adanya pembenahan di setiap SKPD masing-masing dan mempunyai inovasi. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada mereka tentang tata kelola keuangan dengan baik dan peningkatan SDM nya juga harus terus ditingkatkan.

"Bila perlu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD melakukan diklat tentang tatakelola dan penyusuna keuangan," tandas Yusep legislator asal Partai PKB yang saat ini bergabung dalam Fraksi Demokrat.

Kemudian, lanjut dia, harus ada transparan antara TAPD dengan SKPD masing-masing, bukan berarti dirinya menilai selama ini tidak ada rasa ketranparansian antara SKPD dan TAPD, cuman harus lebih di tingkatkan lagi transparansi tersebut agar tata kelola keuanganya bisa lebih baik. Selain itu juga, kata dia, dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beberapa bulan yang lalu, jangan dijadikan alasan bahwa target sudah terpenuhi.

"Ingat mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Makanya saya usulkan agar Pemkot terus melakukan peningkatan tata kelola keuangannya di setiap SKPD lebih baik lagi," ujar dia. Arya