NERACA

Jakarta - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp7 triliun sampai dengan Juli 2015. Kontrak baru ini diharapkan terus meningkat dan mencapai target dari kontrak baru sampai akhir 2015 ini sebesar Rp15,2 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

‎Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Ki Syahgolang Permata menjelaskan, dari kontrak baru sebesar Rp7 triliun, mayoritas kontrak baru yang didapatkan sampai dengan Juli 2015 didapatkan dari sektor konstruksi,”Ada beberapa proyek (kontrak baru) yang telah diraih, seperti bangunan gedung double track Manggarai-Jatinegara sebesar Rp314,1 miliar," kata Syahgolang.

Selain itu, lanjut Syahgolang, terdapat kontrak baru berupa proyek baru rumah susun Polri di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi yang angkanya mencapai Rp188,4 miliar. Semua itu sudah didapatkan Adhi Karya sampai dengan Juli 2015.

Secara rinci, realisasi kontrak baru sebesar 88% berasal dari lini bisnis konstruksi dan sisanya sebesar 12% berasal dari lini bisnis lainnya. Terkait sumber dana, realisasi kontrak baru didapatkan dari pihak swasta sebesar 45%, BUMN 14% dan APBN atau APBD sebesar 41%. Adapun porsi kontrak baru sebesar 63% untuk proyek pembangunan gedung, pembangunan jalan dan jembatan 26%, pembangunan dermaga dan infrastruktur lainnya 11%.

Asal tahu saja, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dikabarkan menunda rencana penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue senilai Rp 2,745 triliun. Sejatinya, rights issue perseroan akan di gelar awal September dan di undur menjadi tanggal 16 September. Perseroan menjelaskan, mundurnya aksi korporasi ini sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adhi Karya akan menerbitkan 1.817.892.144 lembar saham baru dengan target Rp 2,745 triliun. Hasil perolehan dana tersebut akan dipakai untuk membiayai proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari target dana Rp 2,745 triliun, pemerintah akan menyerap saham baru senilai Rp 1,4 triliun sisanya diserap oleh publik.

Dana dari pemerintah itu merupakan suntikan dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Aksi korporasi Adhi Karya berupa rights issue bakal diserap oleh Asosiasi Asuransi Negara (Asgara). Hal inipun diakui Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan. Dia menuturkan, Asgara menyatakan minat atau berpartisipasi serap rights issue perseroan jika investor yang berasal dari Hong Kong, Singapura, dan Kuala Lumpur tidak menyerap saham baru tersebut,”Kita sudah roadshow ke Hong Kong, Singapura, dan KL. Nah, mereka menyatakan komitmen, namun kalau enggak komit ya rugi,”ujarnya.

Menyoal harga pelaksanaan rights issue atau Rp1.510-2.400 per saham, di bawah harga sebelumnya, yakni Rp2.000-2.700, ia menegaskan harga baru tersebut untuk mengakomodasi pasar,”Kami harus realistis. Sebab market fluktuatif dan dipengaruhi oleh global. Itulah dasar pertimbangannya," terang dia.