Mengelola PBB di Kab. Cianjur, Bukanlah Perkara Mudah

Senin, 03/10/2011

Cianjur - Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ) bukan perkara yang mudah. Diperlukan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang handal, jujur dan pekerja keras. Pasalnya, banyak tantangan dan kesulitan pada saat mengawali pekerjaan, karenanya jika Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)) Cianjur ingin sukses dan berhasil, jangan sekali-kali dipandang sebelah mata.

NERACA

Kasi Sertifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Cianjur, Moch Khusaeri kepada Neraca, Jumat (30/9) lalu lebih jauh mengungkapkan, penyerahan kewenangan PBB rencananya akan dilakukan tahun 2013. Tapi itupun dengan catatan, pihak DispendaKabupaten Cianjur sudah benar-benar dinyatakan siap untuk memikul tanggung jawab.

“Sebab persoalan mengelola PBB bukan pekerjaan yang gampang. Diperlukan tenaga akhli yang berkopenten di bidangnya. Jika salah menempatkan orang, tidak hanya berpengaruh terhadap pendapan PBB, tapi juga dikhawatirkan akan merubah system yang sudah ada,“ kata Moch Khusaeri.

Dari segi pendapatan PBB Kab. Cianjur pada tahun 2010 lalu, kata Khusaeri, pihak Kantor PP Pratama berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp. 31,593 miliar, padahal targetnya hanya Rp. 31,112 miliar. Pendapatan tersebut didapat dari sektor pedesaan sebesar Rp. 10,6 miliar dari target Rp 9, 4 miliar. Kedua dari sektor perkotaan dari target Rp. 21,709 miliar tercapai Rp 20,954 miliar (target tidak tercapai), tapi secara keseluruhan ada kenaikan karena ada kelebihan sekitar Rp 400 juta.

Sedangkan untuk tahun 2011, lanjut Moch Khusaeri, target pendapatan PBB-nya, tidak sebesar tahun 2010. Kalau pada tahun 2010 targetnya Rp 31,112 miliar, pada tahun 2011 hanya mentargetkan sebesar Rp 30,803 miliar. Penurunan target tersebut dikarenakan tahun 2010 ada volume pendapatan PBB dari yang menunggak bayar pajak pada tahun sebelumnya (2009). Sedangkan tahun 2011 diperkirakan penyerapan uang setoran PBB hanya berkisar Rp. 30,803 miliar.

“Perhitungan tersebut dihitung dari pendapatakn sektor pedesaan sebesar Rp 9,149 miliar dan sektor perkotaan sebesar Rp. 21, 653 miliar, “ kata Moch Khusaeri

Siap Melaksanakan

Sementara itu, Kepala Dinas Dispenda Kab. Cianjur , Dadan Harmilan kepada Neraca menggungkapkan, apa yang disampaikan pihak PP Pratama, itu sangat rasional sekali. Karena memang tidak gampang dalam menerima tanggung jawab sebagai pengelola PBB. Diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan dasar dalam menangani PBB, kemudian memberikan pelatihan dan pendidikan khusus dari team yang akhli di bidangnya.

“Pelatihan bisa saja pihak Kantor PP Pratama yang memberikan pelatihan khusus, kepada pegawai yang akan menangani pekerjaan tersebut, “ ujar dia.

Maka dalam menerima tanggung jawab tersebut, yang rencananya akan diserahkan pada tahun 2013. pihaknya sudah mulai mempersiapkan diri, mengingat perkejaan tersebut bukan perkara yang gampang. Diperlukan persiapan yang cukup matang dan terukur, baik dari aspek SDM, sarana maupun prasana serta teknologinya.

SDM yang harus mampu mengusai dalam hal menaksir besaran berapa pajak PBB yang harus disetorkan si wajib pajak. Pekerjaan menaksir itu tidak gampang perlu orang yang benar-benar akhli mengusai dan paham berapa kisaran pajak PBB yang harus disetorkan si Wajib Pajak. Disamping itu juga, petugas pengelola PBB harus orang jujur dan sangat berkomitmen terhadap pekerjaannya, karena keberhasilan dalam melaksanakan tugas akan berdampak terhadap (Pedapatan Anggaran Daerah (PAD).

Kedua adalah sarana maupun prasarannya, yaitu fasilitas yang harus memungkinkan serta memadai guna kelancaran berbagai aktifitas kegiatan yang akan dilakukan pekerja yang menangani masalah PBB. “Sedangkan yang ketiga yaitu teknologi, karena dengan teknologi yang sudah modern akan mempermudah dan mempercepat setiap pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya,” kata dia

Dijelaskan dia, setidaknya dibutuhkan 50 atau 60 orang lebih untuk menangani pekerjaan PBB, dengan memiliki keahlian sesuai dengan bidang garapannya. Diharapkan dalam setahun lebih, pihaknya sudah harus mempersiapkan segalanya secara benar sehingga saat penyerahan kewenangan pengelolalaan PBB itu diberikan, sudah siap 100%.