NERACA

Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong hadirnya asuransi sektor pertanian untuk memberikan perlindungan kepada para petani sekaligus meningkatkan aksesibilitas sektor itu ke lembaga keuangan. "OJK mendorong asuransi sektor pertanian segera direalisasikan, aturannya tengah digodok termasuk regulasinya seperti apa sedang dibahas. Yang jelas diharapkan ke depan sektor pertanian bisa tumbuh dan berkembang," kata Ketua Dewan Audit dan Anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, dengan adanya asuransi sektor pertanian maka akan mendorong akses para petani ke lembaga keuangan. Dengan demikian maka resiko yang dialami oleh para petani bisa diatasi atau terlindungi sehinga menjauhkan mereka dari kerugian. Menurut dia asuransi pertanian di Indonesia sangat diperlukan. Sebagai negara agraris dengan jumlah petani yang besar, asuransi pertanian merupakan sebuah kebutuhan.

Selama ini sektor pertanian hanya didorong untuk berproduksi dan mencatat hasil pertanian yang maksimal. Namun di sisi lain tidak ada perlindungan atau asuransi yang bisa memberikan keleluasaan para petani untuk melindungi dirinya dari kerugian. "Indonesia sebagai negara agraris sudah waktunya memberikan perlindungan, dan asuransi pertanian salah satu jawabannya," katanya .

Sedangkan teknis dan regulasinya ke depan, menurut Ilya masih digodok. Pihaknya masih menggodok role model asuransi sektor pertanian yang akan diluncurkan. "Dengan adanya asuransi pertanian, maka jelas akses ke lembaga keuangan akan lebih besar lagi karena ada jaminan di sektor itu. Dampaknya akan sangat besar bagi sektor itu ke depan," katanya.

Lebih lanjut ia menyebutkan saat ini sudah dilakukan kajian secara ekonomi dan kajian manajemen risiko. Sektor pertanian masuk ke dalam 35 stimulus kebijakan pemerintah ke depannya. "Pertanian harus menjadi sebuah industri yang harus didukung dari berbagai sentor, termasuk perlindungan bagi para pelaku di dalamnya," katanya menambahkan.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, program asuransi pertanian ini ditargetkan bisa dilaksanakan pada tahun ini juga. "Mulai jalan tahun ini, surat sudah diproses," ujarnya di Temanggung, Jawa Tengah, minggu lalu. Dia menjelaskan, untuk mendukung program ini, pemerintah akan menyiapkan anggaran subsidi premi asuransi pertanian sebesar Rp 150 miliar. "Untuk asuransi pertanian ada Rp 150 miliar, akan mulai jalan tahun ini," katanya.

Pada tahap awal, lanjut Amran, asuransi ini hanya diperuntukan bagi pertanian tiga komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung, dan kedelai. Dengan adanya asuransi ini diharapkan ada jaminan bagi para petani dalam proses produksi ketiga komoditas tersebut. "Khusus untuk padi, jagung, dan kedelai. Tapi kita akan kembangkan. Teknisnya ada di Dirjen (Direktur Jenderal)," tandasnya.

Dikesempatan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani, menuturkan pemerintah sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran di APBN 2016, untuk asuransi pertanian. “Anggaran yang disiapkan untuk tahun depan Rp 150 miliar, berupa subsidi yang diberikan ke petani untuk membayar premi asuransi,” kata Firdaus.

Firdaus mengatakan, premi asuransi pertanian mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini berarti petani juga ikut membayar sebagian premi. “Yang namanya subsidi ya tidak dibayar penuh. Petani ada share berapa,” ucap dia.

Firdaus berharap, dengan dukungan yang diberikan pemerintah ini, diharapkan makin banyak lembaga asuransi yang menawarkan produk asuransi pertanian, tak terkecuali perusahaan asuransi asing. Dia juga bilang, selain subsidi dari pemerintah pusat lewat APBN, pemerintah daerah pun diharapkan memberikan dukungan untuk asuransi pertanian ini. “Pemda juga mungkin akan menambahkan. Asuransi pertanian ini tidak hanya untuk sawah saja, tapi bisa juga untuk peternakan. Kita akan mulai asuransi pertanian ini pada 2016,” pungkas Firdaus.