Banggar Mogok?

Oleh : Noor Yanto (wartawan HE Neraca)

Neraca. Berbagai media akhir-akhir ini lagi demen-demennya meliput soal mogoknya Badan Anggaran DPR-RI melaksanakan tugas pokoknya, yaitu merancang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Hal ini dampak dari pemanggilan empat orang ketua mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka ngambek oleh pemanggilan itu.

Jika dilihat dari website milik lembaga tinggi negara tersebut, dijelaskan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

(1) Badan Anggaran bertugas:

membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait; membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga; melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.

(3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

Jika dilihat dari tugas tersebut, terlihat betapa pentingnya akan keberlanjutan negara ini. Wewenang merekalah anggaran belanja negara bertumpu. Lalu, kalau mereka ngambek apa yang akan terjadi? Akankah ini semakin menegaskan pernyataan almarhum Gus Dur yang mengatakan anggota DPR seperti Taman Kanak-kanak? Hanya mereka sendiri yang bisa menjawabnya...

BERITA TERKAIT

Jika Presiden Tidak Turun Tangan, SP PLN Ancam Mogok Kerja - Permasalahan Di PLN

      NERACA   Jakarta - Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun…

SP PLN Akan Melakukan Mogok Kerja - Gugatan PHI Tak Diterima

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka untuk menyelamatkan PLN sebagai salah satu buntut tidak diterima nya gugatan PHI…

Banggar dan Pemerintah Sepakati RUU APBN 2019

      NERACA   Jakarta - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI bersama dengan pemerintah menyepakati RUU APBN 2019 untuk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Naik Turun Harga Tiket Pesawat

Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Carriers Association/INACA) sepakat untuk menurunkan tiket pesawat, yang sempat melambung beberapa waktu belakangan.…

Bisa Kenakan Tarif Bagasi Setelah Sosialisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan pihak Lion Air dan Wings Air bisa mengenakan tarif bagasi setelah sosialisasi yang…

Harga Tinggi Pengaruhi Kunjungan Wisatawan

Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Kalimantan Barat, Nugroho Henray Ekasaputra, mengatakan harga tiket pesawat yang…