Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla mengatakan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak melulu terkait daya serap, melainkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Evaluasi itu kita tidak hanya bicara daya serap, tetapi 'impact'-nya yang sangat berbahaya kalau itu terlambat," kata Wapres dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah Tahun 2015 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (2/7). 

Dia menjelaskan dana transfer ke daerah yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan perekonomian."Misalnya uang mengalir ke kontraktor, digunakan untuk beli semen, pasir, bayar pegawai, lalu beli beras dan gula. Di situ ekonomi bergerak. Kalau terlambat, semuanya terganggu, bisa menimbulkan pengangguran. Itu makna cepat dan lambatnya penyerapan," kata Wapres.

Oleh karena itu, Wapres memperingatkan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk tepat waktu menyelesaikan evaluasi yang benar-benar memperhitungkan persentase perputaran proses ekonomi di daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, penyerapan anggaran daerah dalam semester pertama tercatat mencapai 25,92 persen.

Wapres juga mengimbau Pemerintah Daerah untuk tidak lagi menambah pegawai jika memang tidak diperlukan."Banyak daerah defisit karena pendapatan asli daerah (PAD) rendah, maka daerah mulai dari sekarang harus mengurangi rencana tidak penting. Untuk jangka panjangnya, daerah jangan menambah pegawai," kata Wapres.

Wapres mencontohkan masalah utang yang membelit Yunani saat ini disebabkan oleh pengeluaran rutin untuk tunjangan kesejahteraan yang tidak sebanding dengan pemasukan negara tersebut."Salah satu masalah di Yunani adalah terlalu banyak pegawai, terlalu mahal membayar tunjangan, pensiun dan dana dana sosial. Itu memang penting, tetapi jangan berlebihan sehingga malah menjadi beban pemerintah," jelasnya. Ant