NERACA

Jakarta - Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau Bank Investasi Infrastruktur Asia diminta untuk mengatasi masalah kebutuhan infrastruktur dalam rangka mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. "Kami memandang AIIB sebagai mitra baru yang penting untuk berbagi cita-cita bersama, yaitu mengakhiri kemiskinan ekstrem," kata Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (29/6).

Kim menyambut baik pembentukan AIIB dan Bank Dunia siap bermitra untuk menjawab permasalahan pembiayaan infrastruktur yang sangat penting untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan mendorong kesejahteraan bersama. "Lebih banyak pendanaan untuk infrastruktur akan membantu kaum tidak mampu, dan kami sangat senang dapat bekerjasama dengan Tiongkok dan negara-negara lainnya untuk membantu AIIB segera beroperasi," ujarnya.

Ia menambahkan kebutuhan investasi infrastruktur di negara berkembang terlalu besar untuk ditanggung oleh satu lembaga sendiri, apalagi dunia telah membelanjakan sekitar 1 triliun dolar AS setiap tahunnya, yang kebanyakan ditujukan untuk negara maju. "Negara berkembang dan berpendapatan rendah menghadapi kekurangan sebesar 1 triliun dolar AS sampai 1,5 triliun dolar AS per tahun dalam belanja infrastruktur. Dengan standar lingkungan, tenaga kerja dan pengadaan yang baik, AIIB dapat bergabung dengan kami dan bank pembangunan lain," kata Kim.

Sebanyak 57 negara telah menandatangani naskah Article of Agreement (AoA) pendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) di Beijing, Tiongkok, Senin, termasuk Indonesia yang akan menanam modal 672,1 juta dolar AS dalam lima tahun. AIIB merupakan bank pembangunan multilateral yang dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan sarana infrastruktur di kawasan Asia, baik kepada institusi pemerintah maupun swasta.

Inisiatif pembentukan AIIB disampaikan oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping pada Pertemuan Tingkat Pemimpin Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali, Indonesia pada 2 Oktober 2013. Modal AIIB direncanakan mencapai 100 miliar dolar AS dengan modal disetor tunai (paid-in-capital) sebesar 20 persennya. AIIB diharapkan segera memasuki entry into force pada Desember 2015 dan mulai beroperasi pada awal 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga telah bertolak ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menghadiri pertemuan dengan 57 negara pendiri AIIB tersebut. Dalam keterangannya, Menkeu mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menyuntikan modal dari Indonesia senilai US$ 672,1 juta atau setara Rp 8,7 triliun.

AIIB merupakan Bank Pembangunan Multilateral yang dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Asia baik kepada institusi pemerintah maupun swasta. Modal yang ditanamkan Indonesia dalam AIIB sebesar US$ 672,1 juta atau setara dengan Rp 8,7 triliun (kurs Rp 13.000) yang dibayarkan dalam lima tahun. Dari komitmen itu, Indonesia menempati urutan pemodal terbesar ke-8 di AIIB.