NERACA

Sukabumi - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam sebulan terakhir ini mencatat pengaduan konsumen terhadap perusahaan leasing masih mendominasi. Disusul pelayanan perbankan. Seharusnya persoalan ini tidak terjadi apabila para pelaku usaha dan jasa memahami dan mentaati peraturan yang berlaku.

“Rata-rata pengaduan yang masuk soal jasa leasing. Baik soal pelayanan terhadap konsumen, maupun penarikan kendaraan yang dinilai belum sesuai prosedur. Sedangkan perbankan, adanya pelemparan tanggungjawab perusahaan karena karyawannya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut,” terang Kepala Sekretariat BPSK Kabupaten Sukabumi, Rina Nurrinawati kepada Neraca, Kamis (25/6).

Agar persoalan serupa terminimalisir, ujar Rina, BPSK akan menggalakkan sosialisasi ke tengah-tengah konsumen dan pelaku usaha.“Selain menyampaian Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kami juga akan menyampaikan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perlindungan konsumen,” jelas dia.

Sosialiasi ini, imbuh dia, sangat penting agar konsumen selalu memiliki itikad baik ketika dia berhadapan dengan pelaku usaha. Sehingga persengketaan antar pihak bisa diselesaikan sanpa keterlibatan lembaga peradilan.

Pun, sambung Rina, pelaku usaha agar tidak berlaku semena-mena terhadap konsumen dengan aturan sepihak yang telah disepekati.“Kita masih sering mendapatkan pengaduan tentang penyitaan kendaraan baik roda doa maupun roda empat dan lebih. Seharusnya kalau pelaku usaha jeli, hal demikian tidak terjadi,” jelas Rina.

Senada dengan Rina, Wakil Ketua BPSK Kabupaten Sukabumi, Amiruddin, SH, mengatakan, BPSK akan menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian Resort Sukabumi Kota dan Palabuhanratu, terkait penyampaian rekomendasi dari tiap putusan majelis BPSK.

“ Tiap perkara yang masuk, apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran pidana, BPSK selalu mencantumkan dalam putusan rekomendasi pidana agar ditangani penyidik kepolisian,” terang dia. Ron