NERACA

Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, mengatakan rencana penerapan SVLK sangat baik bagi industri furniture dalam negeri. Karena kebijakan itu bisa menunjukan kepada dunia bahwa pengambilan kayu di Indoensia tidak sembarangan dan berkomitmen menjaga hutan lestari.

''Perlu diakui saat ini kalangan IKM mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan izin ekspor ini. Hal ini dikarenakan biaya yang cukup tinggi dalam pengurusan SVLK,'' ujar Euis disela acara pengukuhan pengurus AMKRI 2015 di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Euis mengatakan sebaiknya harusnya ada prioritas dahulu yaitu industri pengolah kayu yang harus mengurus SVLK tersebut. Sementara pengrajin furniture mengambil bahan baku kayunya dari industri pengolahan kayu. Karena itu dalam penerapan kebijakan SVLK wajar jika ada kalangan industri mengalami hambatan.

Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia Rudi Halim meminta kepada pemerintah untuk mencabut atau setidaknya menunda pelaksanaan kebijakan SVLK  yang dinilai memberatkan para pelaku bisnis di bidang itu. “Ini akan merugikan. SVLK harus dicabut atau paling tidak ditunda,” katanya.

Menurut dia, AMKRI sesungguhnya sangat tidak menyetujui adanya SVLK. Alasannya, bahwa SLVK itu harusnya diberlakukan kepada para pedagang dan bandar-bandar kayu yang ada di hulu. “Masyarakat pembuat furniture hanya pengguna. Jadi kalau dianalogikan, kami ini hanya pembuat pisang goreng. Jadi tidak perlu ditanya pisangnya legal apa tidak, terigunya legal apa tidak. Silahkan tanya bandar terigu dan bandar pisang,” jelasnya.

Alasan kedua, kalau SVLK dipaksakan berlaku pada Januari 2015, maka Rudi menyebut hal itu tidak mungkin. “Karena masih ada lebih dari 3000 pelaku industri yang bergerak di bidang mebel kayu itu belum memiliki SVLK. Dengan waktu yang mepet dan lembaga sertifikasi hanya 12, itu tidak mungkin,” ungkap dia.

Ketiga, lanjut Rudi, setidaknya 97,85% pembeli itu tidak membutuhkan SVLK. Hampir 100% tidak ada pembeli yang membutuhkan SVLK. “Bahkan mereka mengancam, kalau sampai Indonesia memberlakukan SVLK, maka pembelian furniture dari Indonesia akan dipindahkan ke negara lain, khususnya Thailand, Vietnam, Filipina, dan sekitarnya,” lanjutnya.

Sementara faktor keempat, SVLK selain rumit prosedurnya, juga biayanya sangat tinggi. “Itu Rp 30 juta per perusahaan dan tiap dua tahun diperpanjang dan itu akan memakan biaya lagi,” tandasnya.

Atas dasar itu, kata Rudi, AMKRI bersikap bahwa SVLK tidak perlu diberlakukan. “Kalaupun sampai diberlakukan, itu ditunda dulu minimal dua tahun untuk dikaji, apakah diberlakukan untuk masyarakat furniture atau bandar-bandarnya. Karena biaya mahal dan waktu lama, maka ditunda dari yang kemarin setahun itu menjadi tiga tahun,” ungkapnya.

Rudi juga menjelaskan, Kementerian Perdagangan dan AMKRI sudah komitmen untuk menunda 1 tahun pelaksanaan SVLK. Meski sebenarnya AMKRI minta SLVK dicabut total. Dengan penundaan tersebut, diharapkan pemerintah bisa melakukan kajian dan kalkulasi terhadap aturan itu, termasuk bagaimana supaya regulasi itu hanya diterapkan kepada para pelaku kayu di tingkat hulu.

Dalam catatan AMKRI, ekspor non migas hingga saat ini masih menjadi salah satu andalan ekonomi Indonesia. “Furniture dan handycraft menjadi salah satu bantalan yang kuat dan liat dalam mempertahankan kondisi ekonomi nasional kita. Khususnya furniture, selain terdiri atas pengusaha kecil dan menenangah, sekaligus sektor industri yang sangat menyerap lapangan kerja. Anda boleh tulis rasionya: setiap US$ 1 miliar akan menyerap 400-500 ribu tenaga kerja,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung dia, AMKRI sudah berkomitmen dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk mengejar target ekspor US$ 5 miliar. “Sekarang baru hampir US$ 2 miliar, yang mana masih kalah dari Vietnam sebesar US$ 5 miliar, China sekitar US$ 50 miliar, dari total seluruh ekspor dunia US$ 126 miliar. Untuk mencapai US$ 5 miliar ke depan, kita butuh pertumbuhan setiap tahun 20%. Kalau setiap tahun tumbuh 20%, maka di tahun ke lima, itu akan tercapai US$ 5 miliar,” jelasnya.

Lantas apa yang harus digarap AMKRI untuk mencapai target itu? “Secara garis besar, seperti yang sering saya sampaikan, hal-hal yang menghambat, kita tekan, kita pressdown, sampai seminimal mungkin. Hal-hal yang menjadi pendorong, kita angkat setinggi-tingginya,” terang Rudi.

Rudi menjelaskan, pemberlakuan SVLK bakal memperumit birokrasi dalam industri furniture di Indonesia. “Dengan diberlakukannya SVLK itu akan menambah birokrasi dalam industri kita yang mana sekarang sedang kita lawan habis-habisan mengenai ruwetnya birokrasi. Jadi jangan menambah keruwetan, yang ada adalah disederhanakan. Yang ada saja jangan diperuwet, karena akan merugikan kita semua. Kalau sekian ribu masyarakat furniture tidak melakukan kegiatan ekspor, berapa ratus ribu tenaga kerja yang akan di-PHK, dan berapa juta dollar devisa akan berkurang,” kata dia.

Itu sebabnya, dia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk meningkatkan kinerja ekspor furniture dan kerajinan di Indonesia. “Sekali lagi saya menyampaikan kepada masyarakat untuk minta dukungan kepada semua pihak. Kalau saya breakdown, ada hampir separuh dari kabinet terlibat dalam rangka menumbuhkembangkan ekspor furniture dan handycraft di pentas internasional,” tutup Rudi.