NERACA

Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014. Raihan WTP ini merupakan raihan keempat kalinya secara berturut-turut yang diraih Pemprov Jabar terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK.

"Terhadap laporan keuangan Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2013, BPK memberikan opini WTP. Sementara opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2014, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," kata anggota BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (8/6).

Meskipun meraih opini WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014, lanjut Moermahadi, masih ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh Pemprov Jawa Barat.

"Kami sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan Gubernur Jabar dan jajarannya yang berhasil meraih opini WTP untuk yang keempat kalinya. Namun, BPK meminta untuk tahun mendatang dpt lebih meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya dengan memberikan perhatian dan mengambil langkah-langkah tentang beberapa hal," tambah dia.

 Dia juga menuturkan, catatan yang dimaksud terkait raihan opini WTP tersebut adalah pertama Pemprov Jabar diminta untuk meningkat kualitas penatausahaan dan pengelolaan persediaan.

Kedua, meningkatkan kualitas penatausahaan melalui sistem berbasis atisisbada agar secara optimal dapat mendukung penyajian nilai hasil tetap, termasuk atissisbada tetap kendaraan.

Ketiga memberikan perhatian kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman dan belanja perjalanan dinas terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jawa Barat.

Keempat memberikan perhatian cukup terhadap proses pengadaan lelang barang dan jasa sehingga persoalan pada sejumlah OPD Jabar dapat mengakibatkan kemahalan pengadaan barang.

Kelima, lebih mengendalikan pengelolaan dana bergulir pada program Kredit Cinta Rakyat (KCR) agar lebih tetap sasaran dan tidak ada kredit macet.

"Perhatian terhadap hal-hal tersebut diperlukan karena masih terjadi pada proses pemeriksaan laporan keuangan tahun ini. Meskipun tingkat matrialitasnya tidak mempengaruhi pengajian laporan keuangan," ujar dia.

Menurut dia, sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka mulai tahun anggaran 2015 ini semua pemda harus menerapkan sistem akuntansi berbasis aktual."Baik sistem penerapan akuntasinya atau pengajian laporan keuangannya," kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, kepada Pemprov Jabar disarankan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengimplementasi akuntansi berbasis aktual tersebut."Seperti menyediakan SDM yang kompeten, membangunan dan mengembangkan sistem informasi akuntasi berbasis teknologi, menetapkan beberapa perda tentang sistem dan prosedur akuntansi, kebijakan akuntansi dan badan akun standar," tandas Moermahadi.

Menurut dia, proses pengelolaan keuangan daerah sendiri meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban secara umum. Pengelolaan keuangan negara adalah sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan bernegara.

"Secara khusus pengelolaan negara dikuasakan kepada gubernur, bupati dan walikota dalam rangka mendukung tugas desentralisasi," paparnya.  Ant