NERACA

Manado - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara mendorong bank perkreditan rakyat (BPR) melakukan pembiayaan di wilayah pedesaan. "Kami terus mendorong BPR agar fokus pembiayaan hingga ke pelosok desa, karena telah menjadi tujuan sejak awal pendirian lembaga perbankan tersebut," kata Kepala OJK Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Dwi Suharyanto Dwi seperti dikutip laman Antara, Kamis (4/6).

Dwi mengatakan BPR jangan hanya fokus di kota, padahal sudah ada bank umum yang sudah dapat melayani. Selain melakukan penghimpunan dana, BPR diharapkan terus memberikan kredit ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena keberadaan mereka di pelosok desa sangat banyak. "Masih banyak UMKM di desa belum tersentuh layanan perbankan, dan BPR diharapkan memanfaatkan potensi tersebut. Pembiayaan ke sektor UMKM, dirasa sangat penting karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," katanya.

BI berharap BPR dapat memanfaatkan peluang itu agar bisa masuk hingga ke pelosok desa di 15 kabupaten dan kota yang ada di Sulut. Dia mengatakan hingga Maret 2015, kredit UMKM yang sudah disalurkan 18 BPR di Sulut sebanyak Rp681,28 miliar dengan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 9,18 persen.

Soal kinerja BPR selama 2014, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menilai masih cukup baik walaupun pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ia mengatakan hingga November 2014, BPR mengalami pertumbuhan kredit sebesar 15,59%. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang tumbuh sekitar 20%.

Kendati mengalami perlambatan, namun kredit BPR masih terjaga karena kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 15% hingga 17% pada 2014. “Ini dikarenakan penyesuaian dengan kondisi ekonomi dan politik tahun lalu. Selain itu juga ada pengetatan likuiditas,” ujarnya. Selain mengalami perlambatan kredit, non performing loan (NPL) BPR mengalami peningkatan. Namun, peningkatan ini tidak terlalu besar dibandingkan November 2013.

NPL BPR tercatat menyentuh angka 5,35% atau meningkat sebesar 0,34% dari NPL November tahun lalu yang sebesar 5,01%. Joko menjelaskan peningkatan NPL ini disebabkan menurunnya kemampuan bayar masyarakat akibat penaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan inflasi. Sementara itu, sumber dana meningkat dari Rp62,163 triliun menjadi Rp71,750 triliun.

Menurut Joko, pertumbuhan kredit dan bertambahnya sumber dana BPR merupakan indikator kepercayaan masyarakat kepada BPR masih terjaga dengan baik. “Efisiensi juga baik. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) kita 80%,” kata Joko. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah BPR hingga November 2014 mencapai 1.637 dengan total aset Rp87.345 triliun.