PPJ DITERIMA PEMDA RP 1,2 MILIAR/BULAN Warga Kab. Cianjur Keluhkan PJU Banyak yang Rusak

Cianjur – Masyarakat Cianjur mengeluhkan puluhan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah kota dan sekitarnya kini banyak yang rusak. Padahal anggaran yang diperoleh Pemda Cianjur dari PPJ (Pajak Penerangan Jalan) mencapai Rp 1,2 miliar setiap bulannya itu, dinilai mampu untuk membiayai pemasangan baru atau perawatan setiap bulannya.

NERACA

Fasilitas PJU di Cianjur, menurut Ketua LSM Peduli Masyarakat Cianjur, Hari Sastra Kusumah, memang kurang mendapat perawatan pihak terkait dalam hal ini Pemda Cianjur. Menurut dia, dari sekitar 480 lebih lampu PJU, sekitar 30 % mengalami kerusakan atau padam.

“Dan itu sudah beberapa tahun tidak ada perbaikan. Padahal sepengetahuan kami, dana PPJ yang diterima Pemda Cianjur dari PLN rata-rata Rp 1 miliar lebih per bulannya. Kemanakan saja dana itu?”papar Hary, Ahad (25/9).

Dia meminta agar Pemda Cianjur, transparan dalam mengelola dana PPJ itu. Sebab dana itu diambil langsung dari masyarakat saat masyarakat/pelanggan PLN membayar setiap bulannya sebesar 4%. Dana PPJ itu seharusnya bisa dipakai untuk menambah jumlah PJU dan merawatnya. Tapi hal itu, imbuhnya, nampaknya tidak dilakukan oleh Pemda Cianjur.

“ Jika hal itu terus dibiarkan, dan tidak ada pengawasan dan penyidikan khususnya oleh pihak penegak hukum dikhawatirkan penyimpangan akan terus terjadi dan masyarakat juga yang dirugikan,”papar dia.

Sepeti yang sudah diberitakan Neraca sebelumnya bahwa Pemkab Cianjur, setiap bulannya menerima Rp. 1,234 milliar dari pendapatan PPJ yang dikenakan PLN kepada setiap pengguna listrik sebesar 4%/bulan dari jumlah pembayaran listrik.

“Semestinya pendapatan atau penerimaan dari PPJ listrik, harus diimbangi dengan perawatan dan penambahan PJU bagi kepentingan masyarakat. Karena mengenai perawatan PJU menjadi tanggung jawab Pemkab Cianjur, PLN hanya menjual energinya saja’ “ terang Humas PLN-APJ Cianjur Olih Solihin kepada Neraca Kamis (22/9)

PJU sendiri merupakan salah satu fasiltas penerangan jalan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat luas. Adapun biaya pemasangan dan lokasi PJU yang mennetukan adalah pihak Pemda Cianjur. PLN ahanya sebagai pemasok energy listrik saja.

“Tapi memang keberadaan PJU belum bisa dinikmati warga masyarakat yang berada di pinggiran kota atau di pedesaan, padahal mereka sama-sama membayar pajak listrik PPJ,”aku Olih.

Maka rasanya sangatlah rasional sekali, jika kelebihan dari PPJ yang senilai Rp. 1,234 milliar/bulan setelah dipotong pemakaian listrik di Pemkab Cianjur sebesar Rp. 400 juta/bulan, kemudian ditambah dari anggaran pembayaran listrik yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 4 milliar/tahun, cukup untuk biaya perawatan dan pemasangan PJU baru.

Belum Mengetahui

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Pemda Cianjur, Heri Khaeruman kepada Neraca mengatakan, sejauh ini pihaknya memang belum mengetahui secara jelas, berapa jumlah lampu penerangan yang putus dan apakah ada tiang PJU yang rusak. Mengingat dirinya baru saja menjabat sebagai Kabag Umum.

Lebih jauh tentang keberadaan PJU itu, Heri mengaku, pihaknya terlebih harus koordinasi dengan pihak terkait/dinas lain, seperti dengan kantor Dinas Pertambangan yang paham tentang aturan mengenai PJU. Tapi pada prinsipnya pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi PJU, agar bisa dinikmati dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Mengenai masalah perawatan, dia menjelaskan, melihat dulu kemampuan anggaran yang ada berapa besar. Jika anggarannya sudah ketahuan, baru pihaknya bisa melakukan perawatan atau perbaikan. Bahkan jika ditunjang anggaran yang cukup besar, maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan perbaikan dan perawatan secara maksimal.

“Semua ini terkendala masalah anggaran saja, bukan berarti tidak ada biaya perawatan tapi saat ini dananya belum cukup,”tandas dia.

Mengenai besaran dana pendapatan PPJ yang diserahkan PLN-APJ Cianjur kepada Pemkab Cianjur, nilainya mencapai Rp. 1,234 miliar/bulan, kemudian biaya pembayaran listrik Pemkab Cianjur hanya Rp. 400 juta/bulan, belum ditambah dari Anggaran pembayaran listrik yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp. 4 milliar, dia mengaku belum tahu persis.

BERITA TERKAIT

DPRD‎ Depok "Hanya" Setujui APBD Perubahan 2019 Rp3,7 Triliun - Punya Potensi Dana SILPA 2018 Rp‎765,6 Miliar

DPRD‎ Depok "Hanya" Setujui APBD Perubahan 2019 Rp3,7 Triliun Punya Potensi Dana SILPA 2018 Rp‎765,6 Miliar NERACA Depok - ‎DPRD…

BPPT Kumpulkan PNBP Mencapai Rp100 miliar

  NERACA Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Pusat Layanan Teknologi (Pusyantek) telah melampaui target Penerimaan Negara…

Targetkan Listing Awal September - Bhakti Agung Bidik Dana IPO Rp 335,5 Miliar

NERACA Jakarta – Meskipun bisnis properti lesu, hal tersebut tidak menyurutkan rencana PT Bhakti Agung Propertindo Tbk untuk go public.…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Said Abdullah: Currency War Menekan Mata Uang Rupiah

Said Abdullah: Currency War Menekan Mata Uang Rupiah   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah memperkirakan…

81 Warga Lapas Kuningan Usulan Remisi Tidak Memenuhi Syarat

81 Warga Lapas Kuningan Usulan Remisi Tidak Memenuhi Syarat NERACA Kuningan - Sebanyak 81 dari 306 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan…

KOTA SUKABUMI - Sambut Revolusi Industri, Alfamart Luncurkan Alfagift 4.0

KOTA SUKABUMI Sambut Revolusi Industri, Alfamart Luncurkan Alfagift 4.0 NERACA Sukabumi - Berbagai pelayanan serta untuk memenuhi kebutuhan para konsumen.…