Perlu Sinergi Kedua Parlemen untuk Wujudkan Pembangunan

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan perlunya memberikan penekanan tentang kehadiran di ruang politik dengan memperhatikan aspek pembangunan. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman pembangunan yang panjang.

Sebagaimana Sudan saat ini, Indonesia juga pernah mendasarkan pembiayaan pembangunan dari hasil kekayaan alam, yaitu minyak. Dari hasil kekayaan alam tersebut, Indonesia dapat membangun fasilitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

"Indonesia dan Sudan perlu saling berbagi pengalaman dalam aspek pembangunan," ujarnya di Sudan, Senin (01/06).

Saat ini, delegasi DPR RI berada di Sudan untuk memenuhi undangan Parlemen Sudan dalam rangka pelantikan Parlemen baru pada 1 Juni 2015. Delegasi DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi' Munawar dan Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun. Dalam pertemuan pendahuluan pada 31 Mei 2015, delegasi DPR RI diterima oleh Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Sudan, Mohamed Youssef Abdalla.

Pada kesempatan tersebut, delegasi DPR RI menerima penjelasan dari Mohamed Youssef tentang mekanisme pemilihan ketua parlemen Sudan. Ketua parlemen dipilih setelah pelantikan, diteruskan dengan pemilihan ketua-ketua komisi dalam parlemen seminggu kemudian.

Mohamed Youssef menyampaikan keinginan parlemen Sudan untuk menjadi Sekretariat Parlemen Asia Afrika yang pertama. Hal ini merupakan tindak lanjut dari peringatan Kongres Asia Afrika di Bandung pada akhir April lalu. Parlemen Sudan menyambut baik MoU kerja sama dengan DPR RI, yang akan ditindaklanjuti setelah pelantikan parlemen baru.

Dalam sambutan balasannya, Fahri Hamzah menyatakan bahwa secara pribadi hadir untuk ketiga kalinya di Sudan."Setiap kali datang ke Sudan, selalu merasa hadir ke negeri sendiri karena adanya hubungan yang khusus antara Indonesia dan Sudan," ujarnya.

Fahri juga menjelaskan bahwa menurut UU MD3, setiap anggota DPR memiliki kewajiban meningkatkan kerja sama antar parlemen. Fahri secara khusus memfokuskan peningkatan kerja sama antar parlemen di negara-negara Islam. Fahri juga menyambut baik dan mendukung keinginan parlemen Sudan untuk menjadi Sekretariat Parlemen Asia Afrika yang pertama.

Menurut Fahri, untuk meningkatkan kerja sama antara parlemen Indonesia dan Sudan, maka perlu dilakukan institusionalisasi."Hal ini diperlukan agar tetap terpelihara dalam memori bahwa Indonesia dan Sudan memiliki hubungan khusus," kata politisi PKS ini.

Lebih lanjut, kata Fahri, bahwa dalam hubungan antara Indonesia dan Sudan terdapat tiga level komunikasi yang perlu dibangun. Pertama, DPR dan Pemerintah Indonesia akan segera mengucapkan selamat atas pelantikan parlemen dan pelantikan presiden Sudan keesokan harinya. Kedua, peningkatan hubungan business to business yang sudah menunjukkan progress signifikan, perlu terus ditingkatkan. Ketiga, hubungan antar manusia atau antar rakyat yang merupakan hal yang paling mendasar.

Dalam kesempatan yang sama, Rofi' Munawar mengusulkan agar antara DPR RI dan parlemen Sudan dibentuk lajnah-lajnah untuk menjalin kerja sama yang lebih konkret. Lajnah dimaksud meliputi kerja sama antara Komisi Luar Negeri, kerja sama di bidang Peternakan, Pertanian dan Kelautan, kerja sama di bidang Teknologi dan kerja sama di bidang Kemanusiaan dan Kebudayaan.

"Kerja sama dalam berbagai bidang ini yang akan segera kita tindaklanjuti. Kerja sama antar parlemen ini harus dapat menunjang kerja sama kedua negara," tambah politisi Golkar ini. Mohar

 

 

BERITA TERKAIT

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan…

Kementan Gandeng Polri Tingkatkan Ketahanan Pangan

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Polri dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan seperti yang terjadi…

Remotivi: Revisi UU Penyiaran Ancam Kreativitas di Ruang Digital

NERACA Jakarta - Lembaga studi dan pemantauan media Remotivi menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, dapat mengancam…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan…

Kementan Gandeng Polri Tingkatkan Ketahanan Pangan

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Polri dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan seperti yang terjadi…

Remotivi: Revisi UU Penyiaran Ancam Kreativitas di Ruang Digital

NERACA Jakarta - Lembaga studi dan pemantauan media Remotivi menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, dapat mengancam…