Hadapi MEA dan SDGs - Koalisi Kependudukan Siapkan SDM Berkualitas

NERACA
Jakarta - Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (disingkat Koalisi Kependudukan) berupaya keras menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan juga Pembangunan Berkelanjutan atauSustainable Development Goals (SDGs). Komitmen baru ini sekaligus menjadi agenda ambisius baru untuk meningkatkan kehidupan manusia dan melindungi bumi bagi generasi masa depan.

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Koalisi Kependudukan, Sonny Harry B Harmadi, Phd di Jakarta, Rabu (27/5) terkait akan digelarnya Munas ke-3 Koalisi Kependudukan yang akan diselenggarakan di Padang, Sumbar, 30 -31 Mei 2015 dan akan dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Namun rangakaian acara Munas sudah dimulai hari Selasa dan Rabu kemarin dengan dialog pemuda tentang kependudukan di Universitas Andalas.

Sonny yang kini Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan, Munas kali ini mengusung tema “Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan: Menyongsong MEA dan SDGs dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Indonesia Sejahtera”. Tema ini didasarkan pada kenyataan bahwa target komitmen Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015 ini belum seluruhnya tercapai. Menyadari hal tersebut,para pemimpin dunia telah menyepakati untuk membuat komitmen baru yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atauSustainable Development Goals (SDGs).

Menurut Sonny, pembangunan berwawasan penduduk juga merupakan implementasi secara nyata Misi Pembangunan Indonesia seperti yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 melalui Misi ke-4 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera dan Misi ke-5 mewujudkan bangsa yang berdaya saing.”Dalam implementasinya perlu disadari bahwa untuk dapat mewujudkan pemanfaatan bonus demografi sesuai harapan maka seluruh stakeholder perlu bekerjasama dengan tujuan utama yang sama seperti tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Indonesia dengan mengedepankan Persatuan Indonesia,” kata dia.

Usai prosesi pembukaan Munas, kata Sonny, yang juga Kepala Lembaga Demografi FEUI ini, dilanjutkan dengan seminar nasional bertema penduduk dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan keluarga Indonesia sejahtera.

Munas yang diketuai Irawati Hermantyo dan didukung oleh BKKBN Pusat, Provinsi se-Indonesia, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan lainnya juga akan diisi paparan sejumlah narasumber yang kompeen dalam kaitan kependudukan yaitu. MenteriKesehatanNilaMoeloek,  Mendiknas AniesBaswedan, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, Kepala BPJS Kesehatan dr. Fahmi Idris, dan Anggota MajelisKependudukan Mooryati Soedibyo.

Koalisi Kependudukan ini, lanjut Sonny, sudah terbentuk di 33 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota se-Indonesia. Koalisi Kependudukan sendiri terbentuk sejak 2003, namun baru melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia sejak 2011. Mohar

 

BERITA TERKAIT

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan…

Kementan Gandeng Polri Tingkatkan Ketahanan Pangan

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Polri dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan seperti yang terjadi…

Remotivi: Revisi UU Penyiaran Ancam Kreativitas di Ruang Digital

NERACA Jakarta - Lembaga studi dan pemantauan media Remotivi menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, dapat mengancam…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan…

Kementan Gandeng Polri Tingkatkan Ketahanan Pangan

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Polri dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan seperti yang terjadi…

Remotivi: Revisi UU Penyiaran Ancam Kreativitas di Ruang Digital

NERACA Jakarta - Lembaga studi dan pemantauan media Remotivi menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, dapat mengancam…