NERACA

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meminta pengembang serius menjalankan program pembangunan satu juta rumah. Pasalnya, hingga saat ini belum terlihat gerakan yang masif dari pengembang untuk mengimplementasikan program tersebut. "Dana sudah ada, tetapi suplai rumahnya belum ada, bagaimana kami mau memberikan KPR kalau belum ada rumah yang dibiayai. Kami minta keseriusan pengembang untuk menjalankan program pro rakyat ini," tegas Direktur Utama BTN Maryono dalam acara gahtering pengembang dengan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, kemarin.

Maryono mengakui memang banyak kendala dalam membangun perumahan tetapi bukan berarti pengembang tidak bisa membangun rumah. Yang terpenting, perlu ada kesungguhan dari pengembang untuk mulai melakukan pembangunan. "Pokoknya bangun aja dulu, soal kendala nanti pasti akan dibantu. Saya mengerti pengembang cari untung, bank juga cari untung, tetapi ini program untuk rakyat jadi harus didukung," jelasnya.

Sekjen Real Estate Indonesia (REI) Hari Raharta mengungkapkan, para pengembang sangat komit untuk menjalankan program pembangunan satu juta rumah, namun masih banyak kendala yang dihadapi. Dia mencontohkan masalah perizinan yang masih berbelit belit terutama di daerah. "Harusnya pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemda untuk menyukseskan juga program ini, sehingga ketika developer datang ke daerah tidak mengemis malah dibantu dengan baik," paparnya.

Menurut Hari, saat ini pihaknya sedang meminta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan dalam rangka implementasi program satu juta rumah seperti kemudahan perizinan, penghapusan pajak PPN dan juga penyediaan lahan di daerah. "Kalau ini tidak dibantu akan menghambat program yang sangat baik untuk rakyat ini. Pemda harus responsif dengan program ini," jelas Hari.

Sementara itu, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mengajukan revisi mengenai aturan investasi agar bisa menempatkan dana lebih banyak lagi ke BTN dalam rangka implementasi program satu juta rumah. Saat ini maksimal penempatan dana di BTN baru bisa mencapai Rp10 triliun.

"Dana investasi untuk properti kami siapkan sekitar Rp20 triliun. Tapi ini tidak semuanya bisa dialokasikan ke BTN karena ada aturan yang membatasi," paparnya.

Menurut Jeffry, selain menyediakan dana, BPJS Ketenagakerjaan juga membantu program satu juta rumah dengan menyediakan lahan dan juga konsumennya. "Kami sudah ada enam lahan, tiga lahan sudah ada yang siap membangun dan tiga lahan lagi masih belum. Jadi masih ada kesempatan untuk pengembang melakukan penawaran," jelasnya.

Direktur BTN Adi Setianto menambahkan, berbagai langkah strategis telah disiapkan dan dilaksanakan BTN. Salah satunya adalah dengan meluncurkan program KPR dengan uang muka 1% untuk pembelian rumah susun milik (Rusunami) pada Maret 2015 dan uang muka 1% untuk pembelian rumah tapak pada bulan April 2015. Program terobosan yang pertama kali di Indonesia tersebut, bertujuan mempermudah akses kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Program lain yang disiapkan BTN dalam mempermudah kepemilikan rumah adalah dengan mengenakan suku bunga KPR Sejahtera FLPP sebesar 5%, lebih rendah dari sebelumnya 7,25%. Proses pengurusan kredit hingga persetujuan KPR turut menjadi tiga hari. Dengan suku bunga KPR Sejahtera FLPP yang rendah dan cicilan tetap hingga 20 tahun, MBR juga mendapat perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran.

Kerja sama Bank BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek) dimulai sejak tahun 2006 melalui produk Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat Jamsostek (KPRSHJ), Kredit Pemilikan Rumah Jamsostek (KPRJ), Kredit Konstruksi Jamsostek (KKJ).

Pada tahun 2008, kerja sama tersebut berkembang dengan produk Pinjaman Uang Muka (PUM) atau PUMP-KB Jamsostek (Pinjaman Uang Muka Perumahan – Kerjasama Bank Jamsostek) yang mencapai realisasi pembiayaan sebanyak 28.488 unit rumah dengan jumlah penyaluran sebesar Rp494,7 miliar. Program tersebut masih berlanjut hingga sekarang dengan nama PUMP-KB BPJS Ketenagakerjaan, yang khusus diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memerlukan tambahan dana untuk pembayaran uang muka rumah.

Terdapat pula kerja sama berupa Program Perumahan Pekerja (Housing Benefit) bertujuan memberikan fasilitas perumahan kepada para pekerja perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dimana pada tahun 2014 terdapat Proyek Housing Benefit di Serang dimana ini merupakan proyek ke-2 setelah dilakukan di Karawang, Jawa Barat. Secara nasional, ditargetkan 6 (enam) proyek Housing Benefit di beberapa kota besar, yaitu Karawang, Serang, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya