Kurangnya Pendidikan Berkarakter di Sekolah

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Agus Suradika mengemukakan, banyak alternatif pemecahan masalah untuk memutus mata rantai tradisi tawuran di SMA Negeri 6 Jakarta. Untuk menghindari terjadinya kasus serupa, Agus mengatakan perlunya penghentian penerimaan siswa baru (cutting generation) sebagai salah satu cara memotong tradisi tawuran di sekolah tersebut. Meski demikian, hal ini masih harus dikaji secara mendalam.

"Untuk melakukan hal tersebut, butuh analisis yang lebih dalam. Tidak bisa begitu saja," kata Agus. Menurut dia, penghentian penerimaan siswa baru di SMAN 6 ataupun SMAN 70 akan berdampak pada dunia pendidikan di Jakarta. Hal ini mengingat kapasitas sekolah menengah atas di Jakarta cukup terbatas.

"Jika ada cutting generation dilakukannya di kedua sekolah, berarti banyak calon peserta didik yang tidak terakomadasi nanti," ujar Agus. Kendati demikian, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan masalah yang telah mengakar ini. Selain itu, opsi lain yang ditawarkan adalah relokasi atau penggabungan sekolah. Cara ini juga harus dianalisis lebih dalam.

"Ada banyak opsi dan solusi yang harus dipikirkan. Semuanya harus dianalisis lebih mendalam sehingga dapat dirumuskan opsi yang tepat," tutur Agus. Alternatif lainya adalah melakukan penerimaan siswa baru dengan menerima lebih banyak peserta didik perempuan daripada laki-laki. Hal ini pernah diterapkan di SMAN 6 Yogyakarta yang juga kerap terlibat tawuran.

Sebelumnya diberitakan, penerimaan murid baru bagi SMAN 6 Jakarta mulai dipertimbangkan untuk memutus mata rantai tradisi tawuran di sekolah tersebut. Tahun depan, Disdik DKI menyiapkan blue print rencana yang disebut cutting generation tersebut.

Selain itu, dengan adanya tawuran tersebut menunjukkan betapa pemerintah belum serius mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Padahal pendidikan yang berkarakter ini menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor (UU) 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

"Selama ini, pemerintah seringkali menggaungkan pendidikan karakter ini, tetapi justru tidak menjadikannya sebagai sasaran dan program kerja," kata Raihan Iskandar, anggota Komisi X DPR.

Menurut Raihan, kasus tawuran pelajar seperti yang dilakukan siswa SMAN 6 Jakarta hanyalah ekses dari desain kebijakan pendidikan, yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Tawuran antar pelajar, berbagai kasus moral yang melibatkan guru, kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, bisa jadi hanyalah ekses dari desain kebijakan pendidikan yang tidak menempatkan pendidikan karakter sebagai prioritas.

Raihan menilai dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, terlihat pemerintah tidak menempatkan pendidikan karakter sebagai prioritas. Sebaliknya, pemerintah justru lebih fokus kepada pencapaian berupa angka-angka (kuantitatif). Misalnya, pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.

"Pemerintah justru lebih serius mengejar target kelulusan dalam ujian nasional (UN). Padahal UN justru menciptakan berbagai macam persoalan, seperti kecurangan, contek masal yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa, dan kasus pemukulan guru terhadap siswa yang tak bisa menghapal nama-nama provinsi. Jelas, bahwa kebijakan ini justru telah menciptakan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri," lanjut Raihan. Seharusnya, jelas Raihan, pendidikan karakter bangsa menjadi salah satu prioritas dalam RKP 2012 bidang pendidikan, karena menjadi esensi dari penyelenggaraan pendidikan.

Related posts