NERACA

Jakarta - Pemerintah memastikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa diakses oleh calon nasabah mulai 25 Mei 2015 setelah terbitnya Keputusan Presiden ( Kepres) nomor 14 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM. "Ini point penting tentang KUR mikro bahwa telah terbit payung hukum pelaksanaan KUR yakni Kepres Nomor 14 Tahun 2015," kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga di Jakarta, Rabu (13/5).

Hal itu memungkinkan nasabah terutama mereka dari kalangan UMKM untuk bisa mulai mengakses KUR sejak 25 Mei 2015 dimana akan dilakukan peluncuran program KUR secara nasional. Menteri mengatakan pada intinya kebijakan pembiayaan bagi UMKM dalam hal ini kredit berpenjaminan antara lain yakni KUR mikro. "KUR dikonsentrasikan pada sektor pertanian, kelautan perikanan, industri kecil dan sektor lainnya," katanya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menambahkan hasil keputusan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan suku bunga KUR tahun ini sebesar 21 persen pertahun. "Selain itu agunan tambahan diperlukan sesuai penilaian bank dan tanpa perikatan, ini sifatnya edukatif agar tidak terjadi moral hazard misalnya buku nikah," katanya.

Pihaknya menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa tersalur mencapai Rp30 triliun tahun ini. Sementara sejumlah bank pelaksana mendapatkan alokasi target penyaluran yakni BRI Rp24 triliun, Bank Mandiri Rp2,25 triliun, dan BNI Rp1,5 triliun. Sejumlah BPD juga akan mendapatkan alokasi penyaluran Rp2,25 triliun. "Untuk catatan BPD ada 15 yang sudah dievaluasi OJK dengan NPL di bawah 5 persen dan mempunyai siatem IT atau online dengan perusahaan penjamin," kata Braman Setyo.

Disisi lain, Ketua Umum IWAPI Nita Yudhi menjelaskan, meskipun masih ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun bunganya terlalu tinggi, yakni sebesar 14 persen yang menggunakan jaminan (koleteral), sedangkan yang tidak memiliki jaminan dikenakan 21-24 persen. "KUR bunganya 14 persen yang pakai koleteral, yang tidak pakai itu 21-24 persen. Sementara di Thailand, bunga bank hanya dua persen. Bagaimana pemerintah bisa mendukung penuh, padahal mereka tahu kalau perempuan jalannya lurus," ujar Nita.

Maka itu, dia meminta agar pemerintah dapat menurunkan bunga KUR menjadi 5-6 persen seperti Pemerintah Thailand yang memberi dukungan dengan membebankan bunga KUR sebesar 5 persen. "Kredit angka idealnya ada di 5-6 persen, itu oke. Atau kalau pemerintah benar-benar mendukung pengusaha, turunkan jadi 4-6 persen," tukas dia.

Apalagi, tambah Nita, dalam waktu dekat Indonesia akan bersaing dengan negara lain dalam perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok yang akan dimulai pada awal 2016 mendatang. Hal ini yang menjadi alasan IWAPI untuk bertemu pihak terkait seperti Menteri Perindustrian Saleh Husin agar dapat menyikapi permasalahan wanita pengusaha saat ini.

"Karena merupakan program IWAPI dengan tujuan pemberdayaan perempuan sehingga mandiri secara ekonomi. Maka kita harus bertemu atau meeting dengan kementerian membantu program IWAPI apalagi menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Karena IWAPI tidak berjalan sendiri tanpa ada bantuan pemerintah," pungkas Nita. 

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta target program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2015 yang dikucurkan untuk para pelaku usaha pemula dan mikro, agar dapat ditingkatkan. "Kami harap (target realisasi KUR 2015) jangan dipangkas. Mestinya ditingkatkan, atau minimal sama seperti tahun 2014," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia. rindy