NERACA

Jakarta – Sampai dengan April 2015, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sudah membukukan kontrak baru sebesar Rp3,3 triliun, dari total kontrak baru sebesar Rp15,2 triliun di tahun ini,”Kontrak baru kami mencapai Rp3,3 triliun, realisasi kontrak baru tersebut diraih mayoritas berasal dari lini bisnis konstruksi sebesar 86%, sedangkan sisanya sebesar 14% merupakan proyek-proyek dari lini bisnis lainnya," kata Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Ki Syahgolang Permata dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari swasta atau lainnya sebesar 56%, APBN dan APBD sebesar 30%, sisanya dari BUMN tercatat 14%. Sementara untuk tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari gedung sebesar 59%, jalan dan jembatan 28%, sedangkan dermaga serta infrastruktur lainnya sebesar 13%.

Realisasi kontrak baru hingga April 2015 antara lain proyek pembangunan Jalan Simpang Bayah sebesar Rp84,5 miliar, dan proyek RSPI Bintaro Jaya sebesar Rp192,8 miliar yang diraih melalui anak perusahaan ADHI yakni PT Adhi Persada Gedung.

Asal tahu saja, sepanjang awal 2015, Adhi Karya menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp15,2 triliun, di mana lini bisnis jasa konstruksi ditargetkan meraih perolehan kontrak baru sebesar Rp12,5 triliun, lini bisnis EPC sebesar Rp460,1 miliar, pada lini bisnis Properti Realti sebesar Rp1,7 triliun, serta lini bisnis precast concrete Rp479,6 miliar.

Sedangkan dari jenis pekerjaan, proyek gedung diperkirakan sebanyak 39%, jalan dan jembatan sebesar 31% dan sisanya adalah proyek infrastruktur lainnya. Selain itu, perseroan akan memperkuat modal dengan menggelar penawaran umum terbatas dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/Rights Issue. Dimana untuk aksi korporasi ini sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mitra kerja Kementerian BUMN.

Disebutkan, PT Adhi Karya Tbk akan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,37 miliar saham biasa atau sebanyak-banyaknya sebesar 43,2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue dengan nilai nominal Rp 100. Harga pelaksanaan rights issue Rp 2.000-Rp 2.700 per saham.  Jadi total dana yang diincar dari rights issue ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2,74 triliun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil rights issue ini untuk proyek transportasi massal berbasis rel kereta beserta stasiun dan properti pendukungnya. Setiap pemegang 100 ribu saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 1 Juli 2015 berhak memperoleh sebanyak-banyaknya 76.190 HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru.

Pemegang saham perseroan yaitu Pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan haknya dalam rights issue ini sesuai dengan porsi kepemilikannya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Bila pemegang saham lama tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam rights issue maka sesuai HMETDnya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam jumlah maksimum sebesar 43,2%. Pemegang saham sebelum pelaksanaan rights issue antara lain Pemerintah Indonesia sebesar 51% dan masyarakat sebesar 49%. (bani)