NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan telah meluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sistem informasi manajemen keuangan, yang didesain untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi keuangan negara.

SPAN akan menyediakan basis data secara terpusat dari semua transaksi-transaksi keuangan negara, melalui pelaporan dan akuntansi secara serentak (real time), yang akan membantu Pemerintah untuk melakukan alokasi anggaran, komitmen pengeluaran dan pembatasan belanja. Dengan diperkenalkannya sistem manajemen kas yang mumpuni, SPAN juga diharapkan dapat memperbaiki prakiraan dan perencanaan aliran kas.

“SPAN adalah salah satu upaya reformasi mendasar yang sedang dijalankan Kementerian Keuangan. Inilah inti dari perbaikan manajemen keuangan negara dan Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskannya hingga sukses,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seperti dikutip, Selasa (5/5). .

Menurut Menteri Keuangan, SPAN membantu menfasilitasi proses penganggaran negara secara terpusat, mewujudkan pengawasan dalam tahap pelaksanaan anggaran, dan juga menyediakan informasi komprehensif dan tepat waktu akan posisi keuangan Pemerintah.

Pemerintah berharap SPAN bisa menyelesaikan masalah keterlambatan dan ketimpangan belanja anggaran, seperti halnya masalah alokasi belanja modal yang tidak terealisasi (under-spending capital expenditure).

“Kami ucapkan selamat kepada Pemerintah yang berhasil mengadopsi program yang inovatif ini,program ini akan membantu menata keuangan publik secara lebih baik. Bank Dunia sangat mendukung upaya reformasi ini,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves.

SPAN adalah inti dari Proyek Manajemen Keuangan Pemerintah dan Administrasi Pendapatan (GFMRAP) yang didanai Bank Dunia. Donor lain, seperti Pemerintah Belanda, Uni Eropa, Pemerintah Swiss, USAID, Departemen Perdagangan dan Luar Negeri Kanada, juga memberikan hibah untuk mendukung upaya ini melalui Dana Abadi Multi Donor untuk Manajemen Keuangan Publik (PFM-MDTF).

SPAN telah beroperasi di 222 lokasi yang terdiri dari 8 pengelola BA 999, 33 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di seluruh provinsi, dan 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN di seluruh Indonesia. SPAN telah beroperasi penuh sejak Februari 2015, dan sejak saat itu telah 100% menangani semua transaksi keuangan di lebih dari 24.000 unit satuan kerja (spending units) di seluruh Indonesia.