KEBIJAKAN DINAS BM DAN SDA DEPOK Kendati Melanggar Kontrak, Kontraktor Tak Peroleh Sanksi

NERACA

Depok – Pemerintah Kota Depok di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) dengan tegas mengatakan, tidak akan memberikan sanksi apapun terhadap kontraktor yang melanggar kontrak kerjanya dengan realisasi pekerjaan hanya “nol persen”. Hal ini terjadi pada kontraktor CV.TPA yang tidak mampu mengerjakannya sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati. Bahkan, pihak Dinas BMSDA justru memberikan kebijakan memperpanjang kontraknya dengan memberikan waktu selama 21 hari setelah kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan kontrak hari kerja.

Menurut keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca di Depok dari pejabat yang berwenang, M.Bahrum, kontrak hari kerjanya berakhir pada 4 Juli 2011. Sementara pada tanggal 26 Agustus, pihak kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan hari kerja. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan kontraktor, pihak dinas akan menjawabnya dengan waktu selambat-lambatnya 21 hari setelah tanggal diajukannya surat permohonan.

Diakui Bahrum, bahwa kontraktor belum melaksanakan pekerjaan fisiknya. Pekerjaan yang dilakukannya baru membuat bedeng sementara sebagai direksi kit. Namun, untuk pekerjaan fisiknya sama sekali belum ada pekerjaan apapun alias masih nol persen. Namun, menurut dia, dengan telah adanya bedeng untuk direksi yang dinilai sekitar 5%, maka kontraktor sudah dianggap melaksanakan pekerjaan walaupun belum 100%.

Sedangkan dari hasil pantauan dan keterangan yang diperoleh Neraca, pekerjaan sampai 9 September 2011, pekerjaan fisiknya belum sama sekali. Padahal menurut keterangan pengawas dari Dinas BMSDA (Dana & Ronald), laporan pengawasan sudah dilakukan. “Kami sudah melaporkannya kepada atasan sesuai dengan tugas dan jadwal yang ada. Laporannya juga sudah disampaikan beberapa kali,” tandas Dana.

Menurut dia, untuk masalah sanksi dan peringatan bukan kewenangannya. Tugas kami hanya melaporkan apa yang kami lihat di lapangan sesuai dengan realisasi yang ada. Kedua pengawas ini membantah kalau dirinya berkolusi untuk membiarkan atau memberikan laporan yang nyata tentang hasil kerja CV.TPA.

Namun Bahrum yang berwenang dalam hal ini, hanya mengakui sudah ada laporan namun tidak ada sanksi yang diberikan. “Kami memberikan teguran pertama dan kedua agar kontraktornya menyelesaikan secepat mungkin,” ujarnya optimis, kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sebelum membalas surat poermohonan perpanjangan kerja.

Sementara beberapa kontraktor kepada Neraca, menyesalkan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Dinas BM SDA yang memberikan peluang pelanggaran yang cukup besar, tapi tidak ada sanksi. “Sebetulnya banyak kontraktor serupa yang melakukan hal seperti ini. Bahkan ada yang sudah mengajukan surat permohonan pencairan,” ujar mereka.

Lain halnya yang diungkapkan Kepala Dinas Pedapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Doddy. Dia mengingatkan, agar dinas atau perangkat daerah yang mengajukan pencairan dana, harus sudah 100% sesuai dengan kontrak dan perjanjianya.

BERITA TERKAIT

AIA DigiBuy, Perlindungan Asuransi Tanpa Harus Bertemu dengan Tenaga Pemasar

AIA DigiBuy, Perlindungan Asuransi Tanpa Harus Bertemu dengan Tenaga Pemasar NERACA Jakarta – Di tengah mewabahnya virus Covid-19, seluruh elemen…

Di Kota Sukabumi Satu Orang Dinyatakan Positif Covid-19

Di Kota Sukabumi Satu Orang Dinyatakan Positif Covid-19   NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mengakui satu warga asal Kota…

BPS: Sebanyak 1,6 Juta Penduduk Sumsel Akses Sensus Online

BPS: Sebanyak 1,6 Juta Penduduk Sumsel Akses Sensus Online   NERACA Palembang - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 1,6 juta…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kemenkop Inisiasi Produksi dan Pemasaran APD Buatan UMKM

Kemenkop Inisiasi Produksi dan Pemasaran APD Buatan UMKM NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM telah mempertemukan beberapa produsen Alat…

Wakil Pimpinan Jona Arizona: Hasil Banmus Reses Tetap Berjalan, Tapi Teknisnya Berbeda - DPRD dan Pemkot Sukabumi Sepakat Realokasi APBD 2020 untuk Covid-19

Wakil Pimpinan Jona Arizona: Hasil Banmus Reses Tetap Berjalan, Tapi Teknisnya Berbeda  DPRD dan Pemkot Sukabumi Sepakat Realokasi APBD 2020…

Realisasi Pajak Daerah Kota Sukabumi Mencapai Rp7 Miliar Lebih di Triwulan Pertama - Ditengah Wabah Covid-19

Realisasi Pajak Daerah Kota Sukabumi Mencapai Rp7 Miliar Lebih di Triwulan Pertama   Ditengah Wabah Covid-19  NERACA Sukabumi - Realisasi penerimaan…