NERACA

Jakarta - Pemerintah mengurangi beban subsidi energi dan menyerahkan mekanisme pasar dalam penentuan harga listrik, misalnya. Naik-turunnya tarif listrik mulai 1 Mei 2015 akan mengacu pada kurs rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani mengatakan, semua harga memang ditentukan kekuatan pasar dalam sistem ekonomi liberal. Namun, pemerintah Indonesia saat ini masih membiarkan, bahkan membentuk struktur pasar yang gagal (market failure) di dalam pasar komoditas domestik.

"Contoh dari market failure di Indonesia yaitu masih adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli dalam komoditas seperti beras, gula, atau cabai. Akhirnya, harga sulit dikendalikan. Nah, harga komoditas ini ditentukan oleh kegagalan pasar," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/4).

Jika pemerintah membuat kebijakan dengan mengacu pada harga pasar yang masih belum stabil, Jimmy yang menjabat sebagai Executive & CEO IPMI itu khawatir rakyat bakal merasakan kenaikan harga berbagai komoditas di saat kurs rupiah semakin melemah atau Indonesia Crude Price (ICP) kembali normal. 

Ketika harga minyak dunia anjlok hingga dibawah USD 50 per barel, tambahnya, pemerintah memang memiliki kelonggaran fiskal hingga Rp 92 triliun. Dana tersebut dialokasikan ke sejumlah proyek pembangunan seperti 5 proyek MRT, tol atas laut, 20 stadion kelas dunia, jatah anggaran pembangunan untuk 65.714 desa, 16 bandara, 9 proyek rel kereta dan lain-lain.

"Namun, bagaimana jika uang penghematan subsidi itu sudah dialokasikan, sementara harga minyak dunia kembali normal? Jangan main-main, karena kenaikan harga minyak ini berdampak besar, terutama rakyat yang masih dibawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, kelonggaran fiskal seharusnya dapat dialihkan ke sesuatu yang berdampak langsung terhadap rakyat," katanya.

Mantan Direktur Utama PT Sarinah (Persero) itu menilai para teknokrat ekonomi negara perlu mengambil langkah-langkah fundamental perekonomian domestik. Langkah jangka pendek seperti subsidi, masih diperlukan untuk mendukung fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Lebih lanjut lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menilai, kebijakan publik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla kerap menimbulkan polemik di masyarakat. "Misalnya, kebijakan uang muka pembelian kendaraan bermotor pejabat negara atau penunjukan Komisaris BUMN." Jimmy berharap persoalan subsidi energi ini dapat diselesaikan dengan kebijakan yang tidak menggerus dukungan publik. [ardi]