KPPU Hukum Denda 17 Pelaku Usaha Elpiji

NERACA

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman ke sejumlah agen elpiji di Bandung dan Sumedang, Jawa Barat. Hukuman tersebut diberikan karena agen tersebut membuat kesepakatan harga dalam menjual elpiji 12 kilogram (kg) untuk mendapat untung besar.

Seperti yang dikutip dari laman resmi KPPU, Kamis (2/4), majelis KPPU yang terdiri dari Sukarmi sebagai Ketua Majelis Komisi, Kamser Lumbanradja dan Chandra Setiawan masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Penjualan Liquefied Petroleum Gas (Elpiji) di Wilayah Bandung dan Sumedang.

Dari fakta persidangan ditemukan bahwa telah dilakukan kesepakatan bersama mengenai harga jual elpiji tabung ukuran 12 kg kepada pelanggan Elpiji di wilayah Bandung dan Sumedang, Jawa Barat oleh anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung-Sumedang.

Majelis komisi berpendapat, perjanjian penetapan harga (price fixing agreement) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setingi-tingginya. Penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual.

Dalam perkara ini, telah terjadi kesepakatan di antara para terlapor yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut telah bersepakat atau setuju mengenai perjanjian kesepakatan harga tersebut tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Majelis Komisi berpendapat pasar bersangkutan dalam perkara ini Elpiji tabung ukuran 12 kg di Wilayah Bandung dan Sumedang pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013.

Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang yang melakukan kesepakatan tersebut adalah PT Limas Raga Inti, PT Surya Buana Rahayu, PT Sumber Kerang Indah, PT Adigas Jaya Pratama, PT Tirta Gangga Tama, PT Arias Mas, Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Pegawai dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara Bandung, PT Asli, PT Kurnia Sari Rahayu, PT Sinarbakti Abadigas, PT Baragas Nasional, PT Yunita Permai, PT Indonesian Alina Houtman Vegetables, PT Lembang Abadi Indah, PT Sawitto Indah Berkah, PT Guna Bumi Utama, PT Griya Putra Anugrah, PT Api Gas Nasional.

Namun Majelis Komisi berpendapat meskipun PT Asli dan PT Yunita Permai ikut menandatangani Surat Kesepakatan Harga namun PT Asli sudah tidak melakukan kegiatan usaha penjualan elpiji karena entitas perusahaan tersebut sudah tidak ada. Kuota LPG PT Asli diambil oleh PT Al Yamin dan tidak lagi menjual LPG tabung ukuran 12 kg.

Sedangkan PT Yunita Permai yang telah melebur dengan PT Sidomulya Rotua, entitas PT Yunita Permai pun sudah tidak ada sehingga tidak dimasukkan sebagai Terlapor.

Melalui fakta persidangan tersebut, Majelis Komisi memutuskan menghukum sebagai berikut: PT Limas Raga Inti sebagai Terlapor I denda sebesar Rp10.904.174.600, PT Surya Buana Rahayu sebagai Terlapor II denda sebesar Rp256.502.400, PT Sumber Kerang Indah sebagai Terlapor III denda sebesar Rp1.987.143.400, PT Adigas Jaya Pratama sebagai Terlapor IV denda sebesar Rp888.696.600, PT Tirta Gangga Tama sebagai Terlapor V denda sebesar Rp94.398.800, PT Arias Mas sebagai Terlapor VI denda sebesar Rp 1.790.247.800, Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) sebagai Terlapor VII denda sebesar Rp22.338.400, Koperasi Pegawai dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara Bandung (Kopkar PGN) sebagai Terlapor VIII denda sebesar Rp34.639.000, PT Kurnia Sari Rahayu sebagai Terlapor IX denda sebesar Rp1.122.979.000, PT Sinarbakti Abadigas sebagai Terlapor X denda sebesar Rp83.182.600, PT Baragas Nasional sebagai Terlapor XI denda sebesar Rp135.141.000, PT Indonesian Alina Houtman

Vegetables (PT Inahovtraco) sebagai Terlapor XII denda sebesar Rp125.450.600, PT Lembang Abadi Indah sebagai Terlapor XIII denda sebesar Rp522.007.200, PT Sawitto Indah Berkah sebagai Terlapor XIV denda sebesar Rp1.100.184.800, PT Guna Bumi Utama sebagai Terlapor XV denda sebesar Rp45.016.200, PT Griya Putra Anugrah sebagai Terlapor XVI denda sebesar Rp874.365.800, PT Api Gas Nasional sebagai Terlapor XVII denda sebesar Rp159.464.000.

Tidak hanya denda yang diberikan kepada pelaku usaha, rekomendasi pun diberikan oleh Majelis Komisi kepada Pertamina diantaranya adalah melakukan evaluasi harga Elpiji secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, kenaikan UMR, fluktuasi BBM, dan transportasi. mohar

BERITA TERKAIT

OJK Cabut Izin Usaha BPR Sinarenam Jatiasih

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih…

DEAL Perkuat Bisnis Energi Lewat Proyek IPP - Beri Modal Anak Usaha Rp 16 Miliar

NERACA Jakarta – Resmi mencatatkan sahamnya di pasar modal dan menjadi emiten ke-50 di tahun 2018, PT Dewata Freightinternational Tbk…

Tidak Ada Alasan Harga Beras Naik, Stok Cukup - SATGAS PANGAN POLRI KEJAR PELAKU PENGUBAH SPESIFIKASI BERAS

Jakarta-Kementerian Pertanian mengklaim kenaikan harga beras kualitas medium merupakan anomali, karena stok beras di gudang milik Bulog maupun di Pasar Induk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT PRODUKTIVITAS TERTINGGAL DARI NEGARA LAIN - Bappenas: Pertumbuhan RI Relatif Stagnan

Jakarta-Pejabat Bappenas mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai relatif stagnan dan masih jauh di bawah rata-rata. Salah satu faktor penyebabnya adalah…

MENKEU IMBAU MASYARAKAT KURANGI KEGIATAN KE LUAR NEGERI - BI: CAD Triwulan III-2018 Capai 3,37% PDB

Jakarta-Bank Indonesia mengungkapkan, defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit-CAD) pada triwulan III-2018 mencapai US$8,8 miliar atau 3,37% terhadap PDB,…

Ancaman Industri Hengkang di Tengah UMP 2019

NERACA Jakarta-Meski ada penolakan dari sebagian serikat pekerja, sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sesuai dengan…