HIPMI Desak Pemerintah Ciptakan Pengusaha Baru

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2015-2018 Bahlil Lahadalia mendorong agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menghentikan penerimaan Calon PNS baru. Pemerintah harus mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru, bukan PNS-PNS baru.

Ia berjanji bakal mencetak pengusaha muda-muda baru di tanah air. Ia menargetkan bisa mencetak 600.000 orang pengusaha baru selama masa kepemimpinannya. Bahlil mengatakan, sedikit miris mengetahui fakta bahwa Indonesia masih minim pengusaha. Bila dibandingkan dengan Singapura, Malaysia atau Thailand yang jumlah penduduknya tak lebih banyak dari Indonesia, jumlah pengusaha di tanah air justru kalah. "Minimnya jumlah pengusaha kita. Kita 1,3% dari total penduduk. Singapura 7%, Malaysia 4,5% sampai 5% begitu juga dengan Thailand," kata Bahlil.

Bukan hal mudah menurutnya untuk menciptakan pengusaha baru dengan merubah mindset para generasi muda untuk memilih menjadi pengusaha dibanding pegawai negeri sipil (PNS). "Ini pekerjaan paling berat," tuturnya.

Bahlil bakal memiliki program goes to campus, yang mana akan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda agar mau menjadi pengusaha.

Di samping itu, Bahlil juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan PNS agar generasi muda yang baru lulus tak selalu terpaku untuk menjadi pegawai negeri sipil. "Kalau target kita sebanyak-banyaknya. Sekitar 600.000. Sebanyak 600.000 sampai 1 juta itu bagus," tutupnya.

Sebelumnya, pada era Presiden SBY telah berlaku moratorium penerimaan PNS. Pada era Presiden Jokowi, kebijakan ini dilanjutkan. Jajaran kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sudah berganti. Pucuk pimpinan Ketua Umum sudah berpindah, dari Raja Sapta Oktohari ke Bahlil Lahadalia. Kepengurusan HIPMI periode 2015-2018 ini bakal resmi dilantik besok oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia menuturkan, akan ada 99 Badan Pengurus Harian (BPH) HIPMI dan 55 Pengurus di badan otonom yang dilantik besok. “Akan dilantik oleh Wapres, pengurus tak lebih dari 100,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, acara pelantikan yang bakal digelar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan besok itu, bakal dilengkapi dengan dialog ekonomi antara pemerintah, pelaku usaha, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya. “Nanti juga akan ada dialog pemerintah, parlemen, dunia usaha, OJK juga. Sebelum pelantikan, membahas mengenai ekonomi,” tuturnya.

Seperti diketahui, ‎Bahlil diangkat menjadi Ketua HIPMI menggantikan Raja Sapta Oktohari, melalui proses yang panjang dalam musyawarah nasional (Munas). Munas yang pertama di Bandung berakhir deadlock, karena tak ada mendapatkan keputusan. Munas dilanjutkan di Bogor hampir sebulan kemudian, dan terpilih‎lah Bahlil mengalahkan 2 kandidat lain, yaitu Bayu Priawan Djokosoetono dan Bagus Hermanto.

BERITA TERKAIT

Pengusaha Berharap Sengketa Pelabuhan Marunda Segera Selesai

Pengusaha Berharap Sengketa Pelabuhan Marunda Segera Selesai   NERACA Jakarta - Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto berharap sengketa…

Lepas 800 Juta Saham Baru - Inocycle Targetkan Penjualan Tumbuh 40%

NERACA Jakarta – Rencanakan go publik, PT Inocycle Technology Group Tbk terus pacu ekspansi bisnis dengan membuka pabrik baru. Dimana…

KEBUTUHAN INVESTASI 2020 RP 5.803 TRILIUN-RP 5.823 TRILIUN - Pemerintah Waspadai Ancaman Defisit Perdagangan

Jakarta-Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,6% dalam asumsi ekonomi makro di 2020 dengan kebutuhan investasi sebesar Rp5.803 triliun hingga Rp5.823…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Industri Daur Ulang Jadikan Limbah Plastik Punya Nilai Tambah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran industri daur…

Komisi VI DPR Terima Usul Anggaran Tambahan Kemenperin

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI mengenai tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun untuk membiayai…

Pertahankan Tradisi Tahunan, Kemenperin Raih Opini WTP

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…