NERACA

Kediri - Pemerintah terus berupaya menyusun regulasi yang mengatur industri rokok. Peraturan-peraturan tersebut demi memastikan perkembangan industri rokok yang telah memberi kontribusi bagi negara. Selain kontribusi materiil berupa penerimaan negara dari cukai dan lapangan kerja, industri berbahan baku tembakau ini diakui merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. “Industri ini melibatkan tenaga kerja hingga 6,1 juta orang. Juga telah menjadi bagian sejarah bangsa dan budaya masyarakat kita, khususnya rokok kretek,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, di Kediri, Jawa Timur, pekan lalu.

Dia juga menilai, rokok merupakan komoditas yang “sangat Indonesia” dan merupakan warisan nenek moyang bangsa dan sudah mengakar secara turun temurun. Sepanjang tahun 2014, penerimaan cukai mencapai Rp 111,4 triliyun, meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 100,7 triliyun.

Pangsa pasar saat ini untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 66,26 persen, Sigaret Kretek Tangan (SKT) 26 persen, Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 6 persen dan lain-lain, yaitu Klobot, Cerutu, klembak menyan, dan Sigaret Tangan Filter sebesar 1,74 persen.

Pada tahun 2012 nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai USD 617,8 juta, meningkat pada tahun 2014 mencapai nilai USD 804,7 juta, atau meningkat rata rata setiap tahunnya sebesar 14,1 persenMenperin mengakui, peraturan terkait rokok semakin ketat baik di dalam negeri maupun internasional karena pertimbangan perlindungan konsumen dan kesehatan. “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri rokok. Selain hal tersebut, kenaikan cukai juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan industri rokok,” imbuhnya.

Tentang rokok memang masih penuh perdebatan dan kontroversial. Berbicara rokok banyak menyangkut soal pengaturan tembakau yang dilematis. Sebab, banyak aspek mulai menyangkut hak kesehatan masyarakat, hak penghidupan atau mencari pekerjaan, hingga pendapatan atau penerimaan negara lewat cukai rokok dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Apalagi cukai rokok merupakan pendapatan negara terbesar keempat setelah pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, serta pajak penghasilan minyak dan gas. Industri rokok ini juga menyerap tena-ga kerja yang cukup besar. Target penerimaan negara dari cukai tembakau tercatat sebesar Rp59,3 triliun pada APBN-P 2010 menjadi Rp62,7 triliun pada APBN-P 2011. Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp72,44 triliun.

Peneliti Institute for Global Justice, Salamuddin Daeng menjelaskan, industri tembakau dan rokok merupakan salah satu di antara industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. “Industri tembakau menyumbang besar pada penyerapan tenaga kerja, baik di sektor pertanian, industri, dan perdagangan, dibandingkan dengan industri lain seperti pertambangan yang hanya berorientasi ekspor raw material atau industri otomotif yang hanya merupakan industri rakitan pada tingkat akhir,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, industri tembakau dari hulu sampai ke hilir mempekerjakan sediMtnya 10 juta tenaga kerja langsung, berdasarkan data Badan Buruh Internasional (Internasional Labur Organization -ILO) pada 2010. Jika pedagang rokok di pinggir jalan ikut dihitung, kata dia, jumlahnya tentu jauh di atas 10 juta orang.

Tak kurang dari pemerintah pun, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, mengakui bahwa industri rokok dan tembakau menjadi andalan. Direktur Jenderal Industri Agro, Panggah Susanto mengatakan, saat ini industri rokok menjadi salah satu prioritas utama pengembangan industri nasional.