Tata Kelola OECD Berbasis Manajemen Risiko - Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Krisis yang terjadi di negara OECD (Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) termasuk negara-negara Eropa saat ini khususnya Yunani akibat tidak becusnya pengelolaan manajemen risiko di tingkat perusahaan.

Lagarde 2012 sudah mengingatkan, “There has been significant progress on regulatory reforms aimed at making markets and institutions more transparent, less complex, and less leveraged. But the job is not done yet. Many financial systems remain vulnerable, too complex, and overly reliant on a small number of large (and growing) institutions. Further efforts are needed to refine and implement these reforms. Worryingly, the collective energy to do just that is fading”.

OECD memiliki kemajuan yang terbaik di dunia dalam konteks manajemen risiko namunpun demikian harus diakui bahwa dengan terjadinya krisis keuangan, barulah banyak perusahaan mulai lebih memperhatikan manajemen risiko. Hal tersebut, bagaimanapun , jarang tercermin dalam perubahan prosedur formal, kecuali di sektor keuangan dan perusahaan yang telah mengalami risiko serius berupa kegagalan manajemen di masa lalu .

Tampaknya sebagian besar perusahaan di OECD masih menganggap pengeloaan risiko harus tetap menjadi tanggung jawab manajer lini (baca: level rendahan). Mungkin salah satu kejutan terbesar dari krisis keuangan adalah telah meluasnya kegagalan manajemen risiko. Dalam banyak kasus risiko tidak dikelola secara enterprise dan tidak disesuaikan dengan strategi perusahaan. Manajer risiko sering dipisahkan dari manajemen dan tidak dianggap sebagai bagian penting dari pelaksanaan strategi perusahaan. Paling penting dari semua yang telah terjadi , petinggi perusahaan tidak paham tentang risiko yang dihadapi perusahaan.

Namun saat ini negara OECD sudah memiliki sistem manajemen risiko yang secara relatif lebih baik karena memasukkan risiko fiskal dari perusahaan-perusahaan khususnya milik pemerintah. Perusahaan dengan lebih dari 200 karyawan juga memiliki wakil karyawan di perusahaan memainkan peran pengawasan yang mencakup kewenangan untuk mengambil keputusan tentang isu-isu besar seperti skala besar investasi atau restrukturisasi. Wakil karyawan perusahaan terdiri dari setidaknya 12 anggota, sepertiga di antaranya dipilih oleh karyawan, dan dua pertiga oleh pemegang saham.

Namun, sebagian besar perusahaan dan karyawan telah memilih untuk tidak memiliki perwakilan di perusahaan, dalam hal sistem penentuan bersama berlaku di mana karyawan dapat memilih satu lebih dari sepertiga dari dewan pengawas (Fulton, 2013). Aturan manajemen risikonya berbasis memfasilitasi pengaturan operasional yang ditargetkan dan efektif bagi perusahaan dan juga membuatnya mungkin untuk mengelola risiko komersial, risiko operasional, risiko melanggar undang-undang dan risiko peraturan serta semua bentuk lain dari risiko yang mungkin menjadi penyebab kegagalan untuk mencapai tujuan komersial perusahaan.

Ini merupakan bentuk pengejantawahan dari demokrasi dan perekonomian berbasis pasar. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara (Samuel Huntington). Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi Hebat atau Great Depression) hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih 'dikuasai' wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan.

Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II. Konferensi yang dikenal sebagai konferensi Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang.

Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

Dengan demikian kebangkitan tata kelola perusahaan di negara-negara OECD yang semakin berbasis manajemen risiko saat ini akibat perkawinan dari ruh demokrasi dan perekonomian yang kritis terhadap pasar bebas itu sendiri!

Related posts