BPK Kaji Soal Kewenangan Akuntan Publik - Audit Obligasi Daerah

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan masih mengkaji dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberian kewenangan kepada kantor akuntan publik untuk mengaudit penerbitan obligasi pemerintah daerah,”Perlu ada persamaan pendapat. Kami harus bicarakan bersama dahulu agar tidak ada wilayah yang malah menimbulkan kebingungan dalam penerapan," kata Ketua BPK, Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu (18/3).

Harry mengatakan pemberian kewenangan kepada KAP untuk mengaudit penerbitan obligasi pemda bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Meski bagaiamana pun, ujar Harry, penerbitan obligasi daerah akan masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan APBD sebagai instrumen keuangan negara yang merupakan objek pemeriksaan atau objek audit yang menjadi tanggung jawab BPK,”Masih kami memerlukan koordinasi, karea APBD itu adalah bagian keuangan negara, yang menjadi objek pemeriksaan kami," ujarnya.

Menurut Harry, jika KAP akhirnya diberi kewenangan untuk mengaudit penerbitan obligasi daerah, proses pemilihan KAP harus selektif. Dia meminta KAP yang diperbolehkan mengaudit obligasi daerah, harus mendapat persetujuan BPK terdahulu atau secara mekanisme terdafar di lembaga auditor utama itu agar standar pemeriksaannya, memenuhi persyaratan keuangan negara.

Harry belum dapat memastikan perihal kapan keluarnya keputusan mengenai audit obligasi daerah ini. Sebelumnya, OJK mendorong agar pemerintah daerah mengandalkan alternatif sumber pendanaan, salah satunya dengan penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi ini ditujukan agar Pemda memiliki tambahan dana untuk program-program pembangunan di daerah seperti halnya program infrastruktur.

Namun, jumlah pemerintah daerah yang berencana untuk menerbitkan obligasi diketahui masih sedikit. Dari data yang pernah diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida, pemda Jawa Barat merupakan salah satu pemerintah daerah yang sangat berminat menerbitkan obligasi.

Nurhaida mengatakan salah satu kendala pemda dalam menerbitkan obligasi adalah syarat audit yang harus dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Sementara, sesuai UU BPK, laporan keuangan pemerintah daerah harus diaudit oleh BPK,”Kita akan mencari solusinya agar pemda ke depan dapat menerbitkan surat utang," kata Nurhaida. (bani)

BERITA TERKAIT

BI Kaji Aktifkan Kembali SBI

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengkaji pengaktifan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 dan 12…

Antam Refinancing Obligasi Rp 900 Miliar - Marak Obligasi Jatuh Tempo

NERACA Jakarta – Tren obligasi jatuh tempo tahun ini cukup marak, alhasil kebanyakan emiten disibukkan untuk mempertebal kocek untuk membayar…

Potensi Global US$88 Miliar, Ekspor Komponen Pesawat akan Dipacu - Kebijakan Publik

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas sehingga kompetitif…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BRPT Siapkan Belanja Modal US$ 1,19 Miliar

Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pabrik petrokimia sebesar 900 ribu ton menjadi 4,2 juta ton per tahun, PT Barito Pacific…

Gandeng Binar Academy - Telkomsel Edukasi Digital Anak Muda di Timur

NERACA Jakarta - Dalam rangka pemerataan dan menggejot partisipasi anak muda di kawasan Timur Indonesia dalam kompetisi The NextDev, Telkomsel…

Juli, Fast Food Baru Buka 6 Gerai Baru

Ekspansi bisnis PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) dalam membuka gerai baru terus agresif. Tercatat hingga Juli 2018, emiten restoran…