NERACA

Jakarta - Pemerintah berencana mencabut subsidi untuk biodesel, dan mengganti dengan insentif untuk produsennya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana mengatakan, pencabutan subsidi dilakukan agar harga biodiesel lebih murah. "Kami malah ada wacana untuk mencari solusi yang tidak lagi ada subsidinya, berupa insentif fiskal. Sebenarnya ada," ujar Rida di Jakarta, Senin (16/3).

Rida mengatakan, memang ada dua pilihan untuk menekan harga biodiesel yaitu pemberian subsidi dan insentif kepada produsen. Hal itu dilakukan agar crude palm oil/minyak kelapa sawit ditekan.

Ia menambahkan, insentif tersebut berupa pengurangan pajak dan penghapusan bea keluar dari Harga Patokan Ekpor (HPE) pada bahan baku biodiesel yaitu minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang dijual di dalam negeri. Dengan begitu harga CPO bisa menurun.

"CPO ditetapkan di Kemendag dan Kementan. Itu kan HPE-nya ada bea keluaran, dan untuk di dalam negeri harusnya nol dong karena tidak keluar.  Di situ jadi lebih murah, ujung-ujungnya akan menekan harga biodiesel," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR-RI hanya menyetujui subsidi biodiesel sebesar Rp 4.000/liter dan subsidi bioethanol Rp 3.000/Liter kepada produsen. Persetujuan ini berdasarkan rapat kerja antara Komisi VII dan Menteri ESDM.

Padahal pemerintah mengajukan subsidi biodiesel naik dari Rp 1.500/liter menjadi Rp 5.000/liter, dan untuk bioethanol dari 2.000/liter menjadi Rp 3.000/liter

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menjelaskan bahwa putusan ini diambil karena angka Rp 5.000 yang disusun pemerintah dinilai terlalu besar. Penetapan ini pun dianggap sudah sesuai dengan asumsi harga biodiesel yang berlaku secara internasional. "Sesuai Harga di global subsidi Rp 4.000 saja sudah cukup. Sehingga tidak perlu‎ Rp 5.000 pun sudah cukup," ujar Kardaya.

Bersamaan dengan putusan itu, disampaikan pula persetujuan dari Komisi VII DPR RI terhadap usulan subsidi bioethanol sebesar Rp 3.000/liter atau sesuai dengan usulan pemerintah.

"Jadi kita sepakati yang biodiesel Rp 4.000/liter dan yang bioethanol Rp 3.000/liter untuk subsidinya," katanya.

Seperti diketahui Pemerintah mengusulkan ke DPR agar subsidi biodiesel naik 233% tujuannya agar produsen crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah mau memproduksi Fatty Acid Methyl Esters (FAME) atau unsur nabati hasil olehan CPO untuk campuran biodiesel.

Saat ini harga biodisel berdasarkan patokan harga Mean of Platts Singapore MOPS 103,48%. Artinya harga biodiesel tak kompetitif bila dibandingkan dengan harga patokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Singapura, yang belum ditambah biaya lainya.

Badan Usaha Penyalur BBM seperti Pertamina maupun swasta seperti Shell, Total dan Petronas merasa keberatan dengan mandatori Pemerintah Indonesia untuk mencampurkan produk BBM sebesar 10% dengan bioethanol dan biodiesel karena khawatir merugi akibat biaya produksi yang lebih mahal bila biodiesel dan bioethanol tidak disubsidi.

Menteri ESDM Sudirman Said pun menegaskan bahwa subsidi yang dimaksud tidak diberikan kepada para Badan Usaha Penyalur BBM melainkan kepada produsen Bioethanol dan Biodiesel di tanah air yang diproduksi oleh perusahaan milik negara (BUMN) seperti PT Energi Agro Nusantara yang merupakan anak usaha PTPN X dan lainnya. Tahun depan, pemerintah menargetkan peningkatan campuran BBN dari 10% menjadi 20% untuk BBM solar jadi biosolar. Namun industri mobil Jepang hanya menjamin mesinnya bisa beradaptasi untuk solar yang hanya tercampur 17% biodiesel. [agus]