Asumsi Makro 2012

Oleh: A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Mencermati pembahasan asumsi makro APBN 2012 yang bertele-tele dan berkepanjangan antara Komisi XI DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Kepala Bappenas, dan Bank Indonesia ternyata hanya menghabiskan waktu saja. Buktinya perubahan asumsi makro tidak signifikan.

Bahkan cuma satu komponen saja yang angka berubah. Yakni suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dari tiga bulan dari yang diajukan pemerintah sebesar 6,5% kemudia disetujui menjadi 6,4%. Selebihnya terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS angkanya sama.

Pembahasan bertele tele dan terkesan membuang waktu bersama DPR menjadi kerugian bersama, baik DPR maupun pemerintah. Karenanya waktu menjadi tidak produktif. Padahal saat ini ada masalah besar di depan mata yang harus segera diambil keputusanya, terkait ketidakpastian ekonomi global.

Yang lebih mengherankan lagi, rapat beberapa berturut-turut belum juga bisa memutuskan asumsi makro RAPBN 2011. DPR sendiri ngotot target pengangguran dan kemiskinan bersama angka-angka pastinya dimasukkan kedalam batang tubuh RUU APBN 2012.

Pemerintah sendiri sebenarnya setuju target tersebut dimasukkan kedalam RUU APBN 2012. Namun masalah target angka-angka, memang belum mendapatkan kesepakatan. Inilah yang terkesan ada unsur kesengajaan DPR untuk menghambat kinerja pemerintah. Padahal soal angka-angka itu bisa dibahas dalam Badan Anggaran DPR.

Kadang DPR terlalu banyak bermanuver. Makanya citra DPR terus terpuruk. Kalau Komisi XI DPR membahas semua masalah RUU ABPN dari A-Z. Maka apa gunanya peran Banggar dan Komisi? Hingga saat ini masih ada stigma di masyarakat terhadap DPR, kalau bisa dipersulit-kenapa harus dipermudah?

Yang jelas angka asumsi makro yang tidak banyak itu sebenarnya mengandung kecemasan, apalagi menyangkut suku bunga SPN 3 Bulan. Pasalnya, tingkat bunga di dunia banyak sekali yang sudah disesuaikan untuk merespon inflasi. Ditambah lagi pemerintah sudah berulang kali menaikkan bunga. Malah kalau tidak salah, sudah menaikkan antara enam sampai delapan kali menaikkan tingkat bunga

Semua negara, tingkat inflasinya sudah membahayakan. Maka dari itu, pemerintah perlu memiliki ruang untuk 2012. Setidaknya Angka 6,4% merupakan angka yang pas dan moderat untuk menghadapi berbagai kemungkinan di tahun 2012. Alasanya seandainya negara lain menaikkan bunga, maka capital inflow di Indonesia bisa berbalik, kemudian mengejar ke negara-negara yang sudah menaikkan tingkat bunga, maka 6,4% dinilai sudah “nyaman”.

Namun demikian pertumbuhan ekonomi 6,7% harus betul-betul dijaga. Masalahnya target ini merupakan angka yang termasuk tinggi. Karena, semua lembaga keuangan internasional merevisi pertumbuhan ekonomi 2012 lebih rendah dari 2011.

BERITA TERKAIT

Kota Denpasar Pelopori Duta Endek Sejak 2012 - Ajang Pelestarian Dukung Pengrajin Lokal

Kota Denpasar Pelopori Duta Endek Sejak 2012 Ajang Pelestarian Dukung Pengrajin Lokal NERACA Denpasar - Kain Endek sebagai salah satu…

Pengamat: Perubahan Asumsi Kurs Rupiah Realistis

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Katolik Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko menilai perubahan asumsi nilai tukar Rupiah dalam…

BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$ - Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perbedaan Sebagai Kunci Toleransi Indonesia

Oleh : Grace Septiana, Mahasiswa FISIP Universitas Dharma Agung               Belakangan, spanduk penolakan gereja di Jagakarsa, Jakarta Selatan viral…

Komitmen RI-AS Tingkatkan Nilai Perdagangan

Oleh: Muhammad Razi Rahman Perang dagang bukanlah salah satu istilah yang disenangi oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita karena mengatasi…

Menanti Skema Bijak bagi Pajak E-Commerce

Oleh: Pril Huseno Pemerintah berencana akan menerapkan pengenaan pajak 0,5 persen bagi bisnis e-commerce efektif 01 April 2019 mendatang. Potensi…