NERACA

Jakarta –Di tahun 2015 ini, banyak terobosan yang dilakukan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meningkatkan daya saing dan likuiditas pasar modal, diantaranya rencana BEI menerbitkan peraturan yang memudahkan perusahaan meraih pendanaan melalui surat utang atau obligasi untuk proyek infrastruktur akan meramaikan industri pasar modal domestik.

Menurut analis PT Pemeirngkat Efek Indonesia (Pefindo) Guntur Tri Hariyanto, kebijakan menerbitkan aturan kemudahan menerbitkan obligasi untuk mendanai proyek infrastruktur akan memacu pasar obligasi lebih semarak, “Obligasi proyek hingga saat ini belum ada payung hukum yang menaungi, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun BEI. Menurut peraturan, syarat penerbitan obligasi diantaranya perusahaan yang telah beroperasi selama tiga tahun, dan menghasilkan laba usaha untuk satu tahun terakhir,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dirinya menegaskan, dengan kemudahan penerbitan obligasi untuk proyek maka akan dapat membantu program pemerintah memperbaiki infrastruktur di dalam negeri. Di sisi lain, juga dapat membantu pendanaan APBN dan APBD untuk infrastruktur. Terlebih, saat ini kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan pembangkit energi bagi Indonesia sangat mendesak, dan pemerintah saat ini terus menggenjot realisasi pembangunannya. Namun kemampuan pendanaan APBN dan APBD juga terbatas.

Kata Guntur, adanya inisiatif dari pelaku industri pasar modal untuk mengembangkan instrumen-instrumen pendanaan baru dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangkit energi. Dia menambahkan, peraturan yang memudahkan penerbitan obligasi sebenarnya terkait juga dengan aktivitas yang dilakukan oleh PT Pefindo Riset Konsultasi, anak usaha Pefindo yang sedang mensponsori diterbitkannya obligasi proyek,”Di luar negeri, seperti di Malaysia dan Afrika, obligasi proyek telah diterapkan luas terutama untuk pembangunan infrastruktur, dan telah berjalan dengan baik,”ungkapnya.

Meski pasar obligasi pada tahun ini dibayangi kenaikan suku bunga AS (Fed fund rate), Guntur Tri Hariyanto optimistis penerbitan obligasi akan lebih marak dibandingkan tahun 2014. Apalagi, BI rate telah dipangkas menjadi 7,5%, sehingga membuat kupon obligasi lebih menarik bagi penerbit.

Dalam data Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat, sampai dengan Desember 2014 terdapat 49 emisi baru obligasi dan sukuk korporasi serta efek beragun aset (EBA) senilai Rp48,21 triliun yang diterbitkan oleh 36 emiten.

Sementara Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen mengatakan bahwa dalam peraturan obligasi atau sukuk (obligasi syariah) yang baru nanti perusahaan diperbolehkan mengajukan penerbitan obligasi meski belum memiliki pendapatan, namun perusahaan penerbit wajib memiliki penjamin atau "guarantor",”Karena perusahaan belum memiliki pendapatan maka harus ada 'guarantor' sebagai penjamin pembayaran kupon. Nantinya pihak 'guarantor' yang diperingkat oleh Pefindo," ujar Hoesen.