Perlu Langkah Progresif Terapkan Regulasi Alat Tangkap Pukat - Nelayan Jangan Sampai Dirugikan

NERACA

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan terbitnya pelarangan alat tangkap "trawl" oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus disertai dengan berbagai solusi yang menyeluruh. Menurut dia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) berakibat pada ancaman kriminalisasi.

"Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) harus mengambil langkah-langkah progresif tanpa mencederai amanah Undang-Undang Perikanan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, dikutip dari laman kantor berita Antara, di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, Kiara merekomendasikan kepada Menteri Susi untuk pertama, benar-benar memastikan masa transisi selama 6-9 bulan (proses pengalihan alat tangkap) tidak diwarnai oleh kriminalisasi terhadap masyarakat nelayan. "Hal ini sudah terjadi di Tarakan, sebanyak 9 nelayan ditangkap aparat setempat dikarenakan masih menggunakan trawl. Langkah yang bisa diambil adalah berkoordinasi dengan Satuan Kerja PSDKP KKP, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI AL," katanya.

Kedua, ujar Abdul Halim, penggunaan APBN-P 2015 untuk memfasilitasi pengalihan alat tangkap bagi nelayan kecil. Dia mengemukakan, langkah yang bisa dipilih terkait dengan hal itu adalah berkoordinasi dengan kepala daerah setingkat kota/kabupaten/provinsi untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan. "Pilihan ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Presiden melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia," katanya.

Selain itu, Menteri Susi juga didesak berkoordinasi dengan perbankan nasional agar menyiapkan skema kredit kelautan dan perikanan yang bisa diakses oleh pelaku perikanan untuk penggantian alat tangkap. Dengan ketiga langkah di atas, Kiara menyatakan bahwa kelestarian sumber daya perikanan terjaga dan kesejahteraan nelayan tidak terancam oleh hadirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015.

Pada keterangan resmi KKP sebelumnya, Menteri Susi menjelaskan, kementerian yang dia pimpin kembali mengeluarkan kebijakan strategis dengan menerbitkan dua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP). Kebijakan itu untuk mendukung upaya strategis pemerintah dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. Keduanya telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015 dan mulai diberlakukan pada tanggal 9 Januari 2015. Hal itu sebagai bentuk keseriusan KKP dalam mewujudkan komitmennya untuk menata kembali pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia secara bertanggung jawab.

Susi menuturkan, kebijakan itu yakni pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting yakni Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scyla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) melalui peraturan nomor : 1/PERMEN-KP/2015. Sedangkan peraturan kedua yakni nomor 2/PERMEN-KP/2015 mengatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). “Setiap orang, baik perorangan maupun korporasi diharapkan dapat mematuhi kedua peraturan ini, dan akan ada tindakan tegas dari pemerintah jika terbukti melakukan pelanggaran. Nantinya, kebijakan ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan lebih lanjut,” ungkap Susi.

Pada peraturan nomor 2, ditetapkan ada 8 pasal yang secara tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan jenis Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Trawls atau yang dikenal dengan pukat harimau sudah lama dilarang penggunaannya karena termasuk alat penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing). Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3, alat tangkap ini terdiri dari pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls) dan pukat dorong. Sementara alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) terdiri dari pukat tarik pantai (beach seines) dan pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan alat penangkapan ikan trawls dan seine nets yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Sementara itu, peraturan nomor 2 ini penting dilakukan mengingat makin menipisnya kondisi sumberdaya perikanan, khususnya di Laut Arafura (WPP RI 718). Berdasarkan peta potensi sumberdaya ikan, wilayah Arafura sudah mengalami gejala tangkap-lebih (overfishing) untuk beberapa spesies ikan demersal. Potensi yang masih memungkinkan dieksploitasi lebih lanjut di WPP 718 tersebut adalah ikan pelagis kecil.

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Aktifkan Alat Uji Formalin di Semua Pasar Tradisional

Pemkot Palembang Aktifkan Alat Uji Formalin di Semua Pasar Tradisional   NERACA Palembang - Pemkot Palembang akan mengaktifkan alat penguji formalin…

Menkominfo - Jangan Sampai Jempol Lebih Cepat dari Pikiran Kita

Rudiantara Menkominfo Jangan Sampai Jempol Lebih Cepat dari Pikiran Kita  Sleman - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa…

Transformasi Industri Digital - Ini Instrumen Menilai Kesiapan Industri Terapkan Teknologi 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merumuskan indikator untuk mengukur kesiapan sektor manufaktur dalam bertransformasi menuju industri 4.0 yang…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Otomotif - Industri Komponen Mobil Listrik Dipacu Dengan Pengurangan Pajak

NERACA Jakarta – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan untuk mengembangkan produksi mobil listrik massal, maka…

Kemenperin Bikin Material Center IKM Logam dan Komponen Otomotif

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) bersama Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal menginisiasi…

Dunia Usaha - Demi Substitusi Impor Elpiji, Kemenperin Usul DMO Batubara Dicabut

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengusulkan kebijakan kewajiban pasokan ke pasar domestik (domestic market obligation/DMO) batubara dicabut untuk…