Rapotivi, Tempat Adukan Tayangan Dan Konten Buruk

Masyarakat kini memang masih mudah mendapatkan tayangan-tayangan televisi juga konten internet dengan muatan yang tidak baik atau negatif. Namun kini masyarakat pun bisa ikut mengawasi dan memberikan aduan kepada pemerintah tentang tayangan-tayangan dan konten negatif melalui aplikasi android bernama Rapotivi.

"Frekuensi adalah milik publik. Pajak publik dipakai untuk membiayai pengelolaan frekuensi tersebut. Karena sudah meminjam frekuensi dan mengambil untung dari siaran iklan, maka stasiun TV wajib menyediakan tayangan yang sehat, benar, dan bermanfaat bagi publik," kata Roy Thaniago Direktur Remotivi di Jakarta, Sabtu.

Roy menkelaskan dengan mengunduh Rapotivi, maka warga bisa melaporkan tayangan karena setiap aduan yang masuk akan diverifikasi tim Rapotivi kemudian diteruskan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Tim Rapotivi secara berkelanjutan akan melaporkan status aduan yang disampaikan warga sekaligus mengawal proses pengaduan hingga ditanggapi oleh KPI. Roy mengatakan Rapotivi diciptakan untuk mempermudah KPI mendapatkan pengaduan langsung dari warga secara valid sekaligus mengawal hingga laporan tersebut diterima.

Roy memaparkan bahwa Rapotivi tercetus akibat sebagian industri TV Indonesia gagal memenuhi hak warga mendapatkan tayangan bermanfaat karena terdapat acara bermuatan kekerasan, objek seks, melecehkan penyandang difabilitas, profesi atau masyarakat adat tertentu, serta pemberitaan tidak relevan dengan kebutuhan warga, seperti perceraian dan persalinan pesohor.

Rapotivi juga bisa digunakan untuk mengadukan produk jurnalistik yang tidak berimbang, kata Roy, terutama menjelang penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Selain itu, Rapotivi juga akan menerbitkan komik, infografis, dan berita pendek soal isu pertelevisian di Indonesia dengan mengakses rapotivi.org.

Untuk satu bulan pertama, Rapotivi menargetkan lima ribu aplikasi diunduh masyarakat dari kalangan mahasiswa dan pekerja di bawah usia 45 tahun karena usia tersebut dinilai kritis terhadap tayangan televisi.

BERITA TERKAIT

Tindak Lanjut KPK dan Kemendes?

Warga Kabupaten Cirebon pernah melaporkan indikasi penyelewengan keuangan dana desa tahun anggaran 2015/2016 di Desa Wanasaba Kidul, Kec. Talun, Kabupaten…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENINGKAT - BPS: NPI Februari dan Maret Alami Surplus

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami surplus US$ 0,54 miliar pada Maret 2019. Surplus ini berasal…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

HTSnet Sediakan layanan Internet Murah Untuk UKM

PT Hawk Teknologi Solusi (HTSnet)  menyediakan layanan internet Turbo Fiber yang ditujukan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) agar dapat membantu…

Software Bajakan Disebut Sulit Dibrantas di Indonesia

Maraknya penggunaan software tidak berlisensi atau bajakan untuk kebutuhan bisnis maupun perorangan sudah semakin meresahkan. Berdasarkan data dari BSA I…

Jelang Pilpres, 771 Konten Hoax Warnai Dunia Maya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)mengidentifikasi 771 hoax pada periode Agustus 2018 hingga Februari 2019 di jagat maya, paling banyak berkaitan…