Pemerintah Diminta Tegas Aturan Bangun Smelter

NERACA

Jakarta - Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Budi Santoso meminta kepada pemerintah untuk tegas dan konsisten soal pemberlakukan kewajiban pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri. Pasalnya, menurut dia, masih ada perusahaan yang terus melobi pemerintah untuk meminta perpanjangan waktu untuk membangun smelter padahal aturan tersebut telah lama dikeluarkan oleh pemerintah. “Ketegasan harus diperlihatkan pemerintah meskipun realisasi investasi pada tahun lalu jauh di bawah target,” kata Budi di Jakarta, Selasa (17/2).

Ia menilai, perlu kajian yang seksama sebelum pemerintah memberikan dispensasi pembangunan smelter dan kelonggaran larangan ekspor mineral mentah. “Sebelum memberikan dispensasi, perlu adanya kajian yang seksama mengenai penambang yang benar-benar akan membangun smelter atau hanya beroritensi ekspor. Perlu estimasi cadangan standar Komite Cadangan Mineral Indonesia (KMCI) maupun Joint Ore Reserves Committee dan studi kelayakannya, jangan hanya sekadarnya,” paparnya.

Bagi penambang yang tidak memiliki cadangan yang benar dan kajian kelayakan yang serius, lanjut Budi, pemerintah tidak tidak perlu memberi dispensasi. “Penambang yang opportunis diberi kesempatan akan cari celah yang lain,” ujarnya. Berdasarkan data Direktor Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Oktober 2014 realisasi investasi smelter baru mencapai 28,5 % dari total target investasi sepanjang 2014 yang mencapai US$17,5 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dari harapan bahwa smelter akan memberikan nilai tambah dan pendapatan negara.

Salah satu perusahaan dengan tingkat kemajuan pembangunan smelter paling bagus adalah smelter milik Grup Harita. Perusahaan itu tengah membangun smelter alumina dengan total kapasitas produksi sebesar 4 juta ton alumina per tahun di bawah naungan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat termasuk membangun pembangkit listrik beserta pelabuhannya. “Untuk membangun smelter bauksit, perusahaan menghabiskan biaya hingga USD2,28 miliar," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Erry Sofyan.

Dalam beberapa kesempatan kalangan DPR RI mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak adil. Perusahaan seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara masih diperkenankan eskpor konsentrat sementara Perusahaan nasional bahkan BUMN seperti Antam tidak diperkenankan ekspor produk olahan. “Bahkan PT Freeport Indonesia telah mendapat perpanjangan ijin ekspor sementara kejelasan membangun smelter belum kelihatan. Apalagi PT NNT yang sejak awal menyatakan tidak akan membangun smelter dan hanya akan memasok konsentrat ke smelter milik PT Freeport Indonesia,” pungkasnya.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah mempertegas penerapan Undang Undang Minerba, utamanya soal kewajiban investor pertambangan membangun smelter. Hal tersebut diutarakan Ketua Umum Hipmi yang juga saat ini menjabat Ketua Bidang di BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia menanggapi evaluasi pembangunan smelter selama 2014. “Sejak diterapkan UU ini awal tahun, realisasi pembangunan smelter sangat rendah,” ujar Balil.

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah mengamanahkan, semua hasil tambang mineral mentah dilarang diekspor dan harus diolah di dalam negeri pada 2014. Mantan Ketua Umum Hipmi Papua ini mengatakan, berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertambangan dan Batubara, tercatat baru terdapat investasi sebesar US$ 5 miliar atau 28,57 persen dari total rencana investasi.

Sebab itu, HIPMI mendesak agar pemerintah lebih tegas ke investor tambang agar segera membangun smelter. Menurut HIPMI, ketegasan ini sangat perlu sebab hilirisasi ini sangat penting untuk mengejar menurunnya kinerja industri dan manufaktur serta upaya mengatasi defisit transaksi berjalan.

“Defisit terjadi sebab ada program hilirisasi, ada ekspor bahan mentah distop. Tapi kita juga bisa mengatasi defisit transaksi berjalan ini kalau kita mampu membangun smelter secara massif dan lebih cepat,” ujar Bahlil.

Hemat Devisa

Komitmen pembangunan 27 pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) yang masuk ke pemerintah, diperkirakan bakal menghemat devisa US$ 15,54 miliar. Puluhan smelter ini diproyeksikan menelan investasi hingga US$ 35,51 milliar. “Biasanya proses pembangunan smelter setahun sampai dua tahun, itu pun kalau tidak terkendala masalah lahan,” ujar Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Harjanto.

Potensi penghematan devisa US$ 15,54 miliar berasal dari smelter slab, billet, pig iron, sponge iron/pellet senilai US$ 2,56 miliar dengan asumsi harga US$ 400 per ton. Ada pula smelter alumina menghasilkan penghematan US$3,64 miliar, harga US$350 per ton. Selain itu penghematan dari smelter tembaga sekitar US$ 5,94 miliar dengan asumsi harga US$ 7.600 per ton.

BERITA TERKAIT

Paviliun di World Expo Diminta Tampil Futuristik

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan Paviliun Indonesia dalam World Expo Dubai…

Lalai Dalam Proyek Karaha - HIL Somasi PT Bangun Cipta Kontraktor

NERACA Jakarta- H Infrastructure Limited (“HIL”) perusahaan konstruksi terbesar di Selandia Baru melayangkan mengajukan surat teguran/ somasi kepada PT Bangun…

Penerapan Aturan Ganjil Genap Harusnya Tanpa Pengecualian

    NERACA   Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperluas kebijakan ganjil genap di beberapa ruas jalan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Otomotif - Industri Komponen Mobil Listrik Dipacu Dengan Pengurangan Pajak

NERACA Jakarta – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan untuk mengembangkan produksi mobil listrik massal, maka…

Kemenperin Bikin Material Center IKM Logam dan Komponen Otomotif

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) bersama Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal menginisiasi…

Dunia Usaha - Demi Substitusi Impor Elpiji, Kemenperin Usul DMO Batubara Dicabut

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengusulkan kebijakan kewajiban pasokan ke pasar domestik (domestic market obligation/DMO) batubara dicabut untuk…