NERACA

Surakarta- Menteri Perindustrian, Saleh Husin, menuturkan seiring  dengan pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang kian terus berkembang namun masih belum diimbangi dengan ketersedian tenaga ahli lokal untuk industri ini. Sehingga, industri tekstil masih defisit tenaga ahli, oleh karenanya perlu terus pengembangan tenaga-tenaga ahli untuk memunuhi kebutuhannya. "Kita masih kekurangan banyak tenaga ahli untuk industri tekstile," kata Husin, saat melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Pendirian dan Pengembangan Akademi Komunitas Industri TPT antara Kemenperin dengan Pemerintah Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (13/2).

Berdasarkan data yang sampai dengan saat ini untuk permintaan tenaga kerja  ahli yang masuk di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Kementerian Perindustrian setiap tahunnya mencapai 500 orang, kendati demikian hanya mampu dipenuhi dari STTT Bandung setiap tahunnyanya 300 orang tenaga ahli. Dan itu pun hampir seluruhnya terserap di Provinsi Jawa Barat, sehingga permintaan lulusan STTT dari Jawa Tengah dan Jawa Timur belum dapat dipenuhi. "Di Bandung kita punya sekolah tapi hanya untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya," imbuhnya.

Oleh karenanya, sambung dia lagi untuk memenuhi sebagian permintaan atas tenaga kerja tingkat ahli bidang TPT khususnya dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami dari  tahun 2012 Kementerian Perindustrian menyelenggarakan program pendidikan Diploma 1 dan Diploma 2 bidang tekstil di Surabaya dan Semarang, yang bekerjasama dengan STTT Bandung, PT. APAC Inti Corpora dan Asosiasi serta perusahaan industri tekstil di Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Untuk wilayah Jawa bagian Tengah dan Timur kami pun sudah bekerjasama dengan bebarapa industri disana, tapi masih dinilai sangat kurang," tambahnya.

Padahal pertumbuhan industri TPT seperti di Solo dan sekitarnya saja akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja industri TPT yang kompeten.

Adapun kebutuhan tenaga kerja Industri TPT di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah lainnya, diperkirakan kebutuhan untuk tingkat kepala regu yang dapat dipenuhi dari lulusan Program Diploma I dan Diploma II untuk Kota Surakarta  mencapai 4.670 orang dan untuk provinsi Jawa Tengah mencapai  8.496 orang. Oleh karena itu, Kemenperin mendirikan Akademi Komunitas Industri TPT di Solo Techno Park, yang menyelenggarakan program  Diploma I dan II menjawab akan kebutuhan ini. "Makanya kami terus mengupayakan untuk menanggulangi kekurangan tenaga ahli itu, salah satunya dengan membangun sekolah ini yang bekerjasama antara pemerintah kota Surakarta, dan Asosiasi TPT," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menambahkan salah satu dari nawa cita atau 9 pembangunan pemerintahan Jokowi-JK adalah revolusi mental untuk dapat mengembangkan manusia-manusia berkarakter dan berkualitas. Oleh karenanya, guna mewujudkan itu perlu upaya keras dari pemerintah. "Setiap kali saya kunjungan ke daerah-daerah masalahnya sama, kita masih kekurangan tenaga ahli," katanya.

Oleh karenanya menurut dia, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan manusia memang perlu ditingkatkan. Mengingat pembangunan ekonomi harus bisa dikembabngkan di daerah-daerah. Tapi itu mustahil berjalan jika tidak ada tenaga ahlinya. "Kita tidak mau industri di daerah sudah berlari kencang dengan tekhnologi modern dan super mahal tapi tidak ada tenaga ahlinya. Itulah yang harus segera kita kejar," ucapnya.

Untuk itu dirinya menyebutkan selama ini banyak tenaga ahli dari luar negeri yang bekerja di Indonesia. Tapi masalahnya mereka tidak mau transfer ilmu pada SDM kita. Untuk itu, nanti kami akan berkordinasi dengan Kementrian Tenaga Kerja untuk membuat aturan agar tenaga ahli luar negeri yang bekerja di Indonesia harus memberikan atau  mentransfer ilmu pengetahuannya kepada SDM kita. "Banyak dubes dari luar yang bilang ke saya, kalau warganya senang bekerja di Indonesia. Oleh karenanya, saya bilang ke mereka, boleh saja kerja di Indonesia asalkan mau transfer ilmu. Jangan hanya sekedar kerja di gaji tinggi, tapi setelah pensiun pergi begitu saja, kita tidak mendapatkan apa-apa," tegasnya.

Luar Jawa Prioritas

Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementrian perindustrian Euis Saidah mengatakan masalah peningkatan tenaga ahli memang akan jadi prioritas program kerjanya. Terutama untuk tenaga ahli luar jawa. "Jawa saja masih defisit tenaga ahli, wilayah luar jawa masih lebih minim," tandasnya.

Oleh karenanya, menaungi untuk pertumbuhan IKM nasioinal, upaya yang akan dilakukan dirinya adalah dengan mengirim tenaga-tenaga ahli keluar Jawa, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada SDM di luar jawa untuk dapat mengembangkan peningkatan kemampuannya. "Salah satu program yang akan kami gulirkan adalah pengembangan SDM ahli terutama luar jawa," katanya.

Mengingat, kita ingin adanya pemerataan ekonomi nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di wilayah Jawa saja. "Potensi luar jawa sangat tinggi untuk pembangunan ekonominya, tapi karena minimnya tenaga ahli disana maka pertumbuhannya menjadi lamban. Oleh karenanya, upaya itu kita dorong diawali dengan pembangunan manusianya, dengan begitu pertumbuhan industri bisa dikejar secara beriringan. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan ekonomi antara jawa dan luar jawa," tandasnya.