NERACA

Jakarta –Kesekian kalinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerukan industri perbankan syariah dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa go public melalui penerbitan saham perdana atau initial public offering (IPO) guna menyemarakkan pasar modal dan mendukung industri pasar modal syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, hal tersebut agar dapat menambah lebih banyak nilai kapitalisasi di Bursa Efek Indonesia (BEI),”Perbankan syariah didorong IPO agar ada tambahan produk di pasar modal, tambah suplai size. Tentu kita dorong termasuk BUMN ini juga," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2).

Sementara untuk perusahaan BUMN juga didorong, karena ingin agar ada pendalaman pada industri pasar modal nasional. Untuk pencapaian produk pasar modal syariah, seperti reksa dana dan sukuk syariah, Nurhaida mengaku tidak menerapkan target.

Menurutnya, sebagai regulator serta pengawas, pihaknya akan berusaha memberikan iklim yang kondusif,”Ke depan terkait syariah agar investor minat ke syariah, tingkatkan sosialisasi. Masuk ke pasar modal adalah yang syariah compliance,”tegasnya.

Disamping itu, lanjutnya, OJK akan terus mendorong pengembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia melalui sejumlah strategi,”Jika kita lihat, keberadaan pasar modal syariah sudah cukup lama keberadaannya, tetapi secara kuantitas jumlahnya masih kecil,”ungkapnya.

Langkah pertama yang akan dilakukan ialah penguatan regulasi yang mendukung percepatan pengembangan pasar modal syariah. Pada tahun ini OJK sedang memproses sejumlah penyempurnaan peraturan terkait penerbitan efek syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), serta mengkaji kemungkinan pengenaan pungutan yang lebih rendah untuk produk syariah di pasar modal.

Selanjutnya, OJK menyusun peta jalan atau "road map" pasar modal syariah sebagai pedoman regulator dan pihak terkait dalam menentukan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan,”'Road map' itu berfokus pada lima sektor, yaitu penguatan regulasi, peningkatan permintaan dan penawaran, pengembangan SDM, promosi dan edukasi, dan sinergi kebijakan pada pihak terkait,”kata Nurhaida.

Disamping itu, OJK juga mendukung penetrasi produk syariah di pasar modal melalui peningkatan kegiatan pengenalan pada pihak yang akan terlibat dalam bisnis syariah dan juga masyarakat, seperti penyeluhan pada pelaku pasar, universitas atau ormas keagamaan dengan menggandeng Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Bahkan di tahun ini, kata Nurhaida, pihaknya mencanangkan sebagai tahun pasar modal syariah.

Menurut Nurhaida, pasar modal syariah tersebut harus dikembangkan dengan pesat, mengingat adanya peluang berupa warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sistem ekonomi syariah. Kontribusi produk syariah di pasar modal masih memiliki peluang besar, dengan outstanding reksadana syariah hingga 6 Februari 2015 mencapai Rp11,25 triliun atau 4,63% dari "market share".

Saat ini mayoritas saham emiten dan perusahaan publik yang ada di Indonesia termasuk sebagai saham syariah mecapai 336 saham, dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp3,011 triliun atau 56,4% dari seluruh kapitalisasi saham. (bani)