Oleh:  A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Ketidakterbukaan Kementerian Pertahanan dalam pembeli pesawat tanpa awak buatan Israel pada masa periode lalu tentu sangat disayangkan. Meski pembelian pesawat tanpa awak itu tidak menggunakan APBN. Namun anehnya, DPR periode lalu juga tidak mengetahui soal pengadaan pesawat tersebut yang kini ditempatkan di Pontianak untuk tugas patroli dan pengintaian.

Memang ada rencana Kementerian Pertahanan akan menambah alutsista, khususnya pesawat tanpa awak untuk kepentingan yang sama.  Hanya saja, Indonesia sampai saat ini tak mengakui Israrel sebagai sebuah negara. Karena itu memang sebaiknya tidak melakukan kontak bisnis dengan negara Zionis tersebut.

Tidaklah salah jika Kemenhan membeli pesawat tanpa awak dari Turki misalnya. Di mana kemampuan pesawat tanpa awak Turki itu kini telah setara dengan pesawat yang dioperasikan oleh negara-negara NATO atau bisa membeli dari Korea atau Rusia. Pembelian alutsista dari Israel tentu akan menimbulkan kontroversi di dalam negeri. Bukan tidak mungkin menyinggung perasaan umat Muslim.

Toh, sudah ada imbauan presiden guna memenuhi alutsista di dalam negeri, Kemenhan juga tak salah mencoba produk PT Dirgantara Indonesia yang sudah mampu mengembangkan pesawat tanpa awak. Dimana pesawat produksi PT DI itu juga sudah di pergunakan untuk tujuan yang sama, patroli dan pengintaian.

Tinggal kini PT DI meningkatkan kemampuannya, agar pesawat tanpa awat produksi dalam negeri itu juga memiliki kemampuan yang sama dengan bauatan luar negeri, yaitu tidak mampu terdekteksi dari radar dan mampu juga membawa senjata, untuk kepentingan militer. Apalagi, beberapa negara saat ini juga telah bersedia melakukan alih teknologi dengan Indonesia untuk tujuan produksi alutsista tersebut

Berdasarkan catatan, alokasi untuk Dephan pada RAPBN 2012 sebesar Rp 64,4 triliun itu sesungguhnya sebagai bagian skenario untuk tercapainya Minimum Essential Force (MEF)  hingga 2014. Namun, hingga 2011 ini, dari total kebutuhan anggaran untuk terpenuhinya MEF, belum mencapai 30%. Padahal hingga 2014 dibutuhkan anggaran hingga mencapai Rp 150 triliun.

Oleh karena itu guna tercapainya Renstra hingga 2014, maka perlu kebijakan politik anggaran untuk bisa menambah anggaran di Kemhan, khususnya untuk keperluan alutsista tersebut. Yang jelas kebijakan politik itu perlu melibatkan industri strategis dalam negeri. Sehingga memberikan dampak secara ekonomi dan kesejahteraan karena akan banyak menyerap tenaga kerja dalam negeri sendiri.

Intinya, belanja alutsista sebesar Rp 1,3 triliun diarahkan ke dalam negeri, terutama untuk PT DI, PT PAL dan PT Pindad. Dengan demikian hal ini akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja dalam negeri untuk pengerjaan produksi alutsista yang menjadi kebutuhan TNI saat ini. Disisi lain program modernisasi alutsista, terutama untuk keperluan kontrol wilayah laut bisa memberi dampak untuk menutup imbas kerugian negara selama ini atas praktek kejahatan illegal fishing dan illegal logging lewat wilayah laut, yang setiap tahun kerugiannya dari kejahatan tersebut mencapai sekitar Rp 40 triliun.

.