NERACA

Jakarta – Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan bahwa pihaknya telah menghitung besaran subsidi untuk listrik di 2015 mengalami penambahan sebesar Rp1,3 triliun. Penamabahan tersebut menyusul penundaan penerapan tariff penyesuaian pada dua golongan pelanggan. “ Lewat Menteri ESDM, kami sudah menyurati DPR untuk membahas tambahan subsidi. Ini sesuai aturan, tambahan subsidi listrik membutuhkan persetujuan DPR," katanya, di Jakarta, Rabu (21/1).

Meski, lanjutnya, DPR periode 2004-2009 telah menyetujui skema penerapan tarif penyesuaian (adjustment tariff) pada delapan golongan termasuk dua golongan yang ditunda tersebut. Berdasarkan persetujuan DPR tersebut, pemerintah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang pemberlakuan tarif penyesuaian pada delapan golongan mulai 1 Januari 2015.

Ke-8 golongan tersebut adalah rumah tangga R1 1.300 VA, rumah tangga R1 2.200 VA, rumah tangga R2 3.500-5.500 VA, industri menengah I3 di atas 200 kVA, penerangan jalan umum P3, pemerintah P2 di atas 200 kVA, industri besar I4 di atas 30.000 kVA, dan pelanggan layanan khusus. Namun, PT PLN (Persero) mengajukan penundaan tarif listrik penyesuaian untuk dua dari 12 golongan pelanggan yang sedianya diberlakukan mulai 1 Januari 2015 itu kepada pemerintah.

Kedua golongan tersebut adalah rumah tangga R1 dengan daya 1.300 VA dan R1 berdaya 2.200 VA. Alasan penundaan adalah mempertimbangkan daya beli kedua golongan pelanggan tersebut. Dengan penundaan tersebut, maka pelanggan rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA masih memakai tarif nonsubsidi pada November 2014 sebesar Rp1.352 per kWh.

Padahal, semestinya, kedua golongan tersebut dikenakan tarif nonsubsidi pada Januari 2015 yang ditetapkan PLN lebih tinggi sebesar Rp1.496,05 per kWh. Jarman mengatakan, di luar tambahan Rp1,3 triliun, asumsi subsidi listrik sesuai RAPBN Perubahan 2015 diajukan sebesar Rp66,62 triliun. Angka tersebut dengan asumsi kurs Rp12.200 per dolar AS dan harga minyak (ICP) 70 dolar per barel.

Pada APBN 2015, subsidi listrik direncanakan Rp68,69 triliun dengan asumsi kurs Rp11.900 dan ICP 70 dolar. Untuk porsi minyak dalam bauran energi pada 2015 direncanakan 8,85 persen. Angka bauran minyak tersebut, sedikit lebih tinggi dibandingkan rencana 8,53 persen. "Kenaikan bauran ini dikarenakan program penyalaan di wilayah perbatasan dan daerah terluar dengan memakai PLTD yang bisa dilakukan cepat," kata Jarman.

Namun, lanjutnya, Menteri ESDM sudah menyurati PLN agar mencampur dengan energi terbarukan, sehingga bisa mengurangi pemakaian BBM. Asumsi subsidi RAPBN Perubahan 2015 lainnya adalah pertumbuhan listrik sembilan persen atau 216 Tera Watt hour (TWh), susut jaringan 8,45 persen, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik Rp1.301 per kWh atau Rp281 triliun, insentif investasi Rp19,97 triliun, tarif tenaga listrik Rp1.085 per kWh, dan penerimaan (BPP+marjin investasi) Rp301 triliun.

Dengan harga minyak dunia tertekan membuat subsidi listrik menurun, dengan begitu pemerintah punya dua pilihan untuk mengalihkan subsidi tersebut. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldi Dalimi mengungkapkan, harga minyak dunia terus melemah berimbas pada penurunan sumber energi lain sehingga membuat biaya pokok produksi listrik menurun. Melihat itu, subsidi listrik yang diatur pemerintah juga menurun. “Penurunan harga minyak dunia, berpengaruh pada subsidi listrik,” kata Rinaldi.

Menurut Rinaldi, pemerintah harus mengambil keputusan atas penurunan penggunaan subsidi listrik tersebut. Ia memberikan, pilihan yaitu penurunan Tarif Tenaga Listrik (TTL). “Apakah pemerintah tetap tidak menurunkan harga. Atau punya kebijakan menurunkan harga dengan subsidi tetap,” paparnya. Ia melanjutkan, jika pemerintah tidak menurunkan TTL, maka  subsidi tersebut dialihkan ke pembangunan infrastruktur kelistrikan. “Kalau tidak menurunkan harga listrik maka meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam jangka 5 tahun dengan kapasitas 35 ribu Mega Watt," pungkasnya.

Audit Investigasi

Sebelumnya, Pengamat anggaran politik Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2013 subsidi listrik murni pemerintah kepada PLN sebesar Rp79,4 triliun dan pada tahun 2014, sesuai laporan keuangan PLN sebesar Rp 83,1 triliun. Sementara kesepakatan DPR dengan pemerintah, subsidi listrilk 2015 sebesar Rp68,6 triliun. Walaupun pada 2015 subsidi listrik turun menjadi Rp68,6 triliun bila dibandingkan tahun lalu, maka diprediksi subsidi akan tetap naik merangkak sekitar di atas Rp 70 tiliun pada tahun depan.

Hal ini tampak dari subsidi listrik pada 2014 hanya sebesar Rp 83,1 triliun dan ternyata PLN tetap menagih tambahan subsidi kepada pemerintah sebesar Rp 34,8 triliun, sehingga total subsidi diperkirakan Rp 117,9 triliun. Begitu juga hasil audit BPK 2013, pembayaran subsidi murni hanya sebesar Rp 79,4 triliun, namun PLN tetap minta tambahan kepada pemerintah Rp 21,7 trilun, dan total subsidi menjadi Rp101,2 triliun.

Untuk itu, auditor negara perlu melakukan audit investigasi untuk menemukan penyimpangan dalam anggaran subsidi listrik dalam yang dikelola internal PLN ini. “Penambahaan subsidi memang aneh bin janggal karena,pemerintah sudah mematok subsidi listrik murni, tapi oleh PLN dianggap pemerintah masih punya piutang listrik tahun lalu,” katanya.