Pemerintah Hapus Ketimpangan Pendidikan Daerah - Anggarkan Rp 254 Triliun

NERACA

Kualitas pendidikan yang baik harus merata di setiap daerah di Indonesia untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa depan. Pasalnya, pendidikan daerah adalah kunci mewujudkan revolusi mental karakter manusia yang berdaulat, mandiri dan berkebudayaan. Untuk itu, pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp409 triliun di 2015.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, mengatakan alokasi dana pendidikan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, terutama dari kualitas guru karena alokasi dana untuk guru mengambil porsi terbesar.

Dia mengatakan dengan meningkatnya dana tersebut seharusnya disertai peningkatan kualitas guru karena kualitas guru merupakan hal penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

"Pemerintah akan memperketat kontrol implementasi dana pendidikan daerah agar dana tersebut dialokasikan sesuai sasaran. Untuk skema dana pendidikan daerah tetap sama, yang berbeda kami lebih jauh mengontrol implementasi agar sesuai sasaran," kata Anies

Lebih lanjut Anies mengatakan, pemerintah akan memastikan kesiapan semua elemen dalam alokasi dana pendidikan daerah, memonitornya serta mengatur dana jika terdapat sisa setelah dialokasikan.

“Dana pendidikan daerah yang besar harus benar-benar membawa perbaikan kualitas pendidikan daerah agar ketimpangan kualitas pendidikan dapat berkurang,” kata dia

Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah supaya dana tersebut memberikan manfaat pembangunan pendidikan sesuai prioritas pemerintah saat ini.

"Kami terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah supaya dana itu memberikan manfaat seperti yang diinginkan," kata dia.

Dia mengatakan kebijakan pengalokasian dana pendidikan daerah banyak mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan. Menurut dia, hingga kini kementerian terkait telah berkoordinasi dengan baik dan saling mendukung demi menyukseskan program tersebut.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan, pendidikan desa adalah kunci revolusi mental karakter berdaulat, mandiri dan berkebudayaan. Untuk menjalankan program revolusi mental, pemerintah harus hadir bersama masyarakat hingga tingkat desa dalam memperbaikai masalah pendidikan.

“Hal tersebut harus dimulai dari keinginan pemerintah dan masyarakat mewujudkan masyarakat unggul hasil pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau masyarakat desa,” ujar dia

Related posts