Menteri KKP Bakal Buka Pengusaha Nakal

NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjanji bakal membuka para pengusaha nakal yang bermain di bisnis sektor kelautan dan perikanan di perairan Indonesia.

Susi menegaskan dalam waktu dekat akan saya umumkan nama-nama perusahaan yang selama ini telah menyalahgunakan izin investasi di Indonesia. "Dalam waktu dekat saya akan menggelar konferensi press untuk membuka sampai kepada nama-nama pemilik kapal yang melakukan perbuatan bisnis tercela di Indonesia," tegas Susi di Jakarta, Selasa (20/1).

Susi mengatakan, dirinya masih aktif melakukan pemeriksaan terhadapkapal -kapal pelaku bisnis di perairan Tanah Air. Bahkan dia mengaku telah mengunggah sebagian besar data mengenai perusahaan-perusahaan tersebut..

Dia akan mengusut tuntas dan memeriksa para pelaku usaha di perairan Indonesia yang melakukan bisnis berizin maupun ilegal. Hingga hari ini, baru PT. Dwi Karya yang ketahuan telah melakukan penyalahgunaan investasi di perairan Tanah Air. "Saya tidak tahu yang lainnya, tapi sampai tadi pagi yang kami periksa di Merauke, kapal MV. HAI FA ya milik PT. Dwi Karya, saya yakin masih banyak yang melanggar, makanya nanti akan terus saya kroscek dan nanti akan saya buka ke public," tandasnya

Sebelumnya, Politikus sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad membenarkan adanya permainan mafia ikan yang menjalin kerja sama gelap dengan otoritas negara. Pihak tersebut antara lain pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Polisi Air.

Mereka membantu melarikan pencuri ikan. Mereka diajak kerja sama dengan mafia ikan internasional," kata Fadel

Fadel menyatakan orang dalam tersebut tidak bisa diusut lantaran susah dalam pembuktian perannya. Adapun pencuri yang dimaksud Fadel adalah nelayan ilegal yang ditangkap polisi air dan penyidik Kementerian semasa dirinya menjabat menteri pada 2009. Fadel Muhammad meminta Susi berkoordinasi dengan TNI AL, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Air secara langsung dan dalam satu meja. Koordinasi serupa yang pernah membuat kementeriannya berhasil menangkap mafia ikan.

Hal sama juga pernah dilontarkan oleh mantan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menurutnya keterlibatan oknum aparat dan pejabat itu sangat nyata dalam kejahatan perikanan sebagai pihak yang melindungi dan membekingi pelaku kejahatan. Oknum tersebut berada di lingkup instansi penegakan hukum hingga peradilan perikanan.

”Saya sudah membuktikan sendiri ada keterlibatan oknum dalam jaringan mafia perikanan. Oleh karena itu, pemberantasan mafia kejahatan perikanan tidak cukup dengan penenggelaman kapal ilegal, tetapi juga pembenahan sistem,” kata Aji.

Jaringan mafia tersebut memiliki akar kuat, baik dari negara asal kapal ilegal maupun Indonesia. Hal itu turut dipicu oleh stok ikan di daerah tangkapan (fishing ground) negara-negara lain yang mulai habis, sedangkan Indonesia masih menjanjikan sehingga menjadi daya tarik penangkapan ikan ilegal.

Modus kejahatan kapal ikan ilegal di tingkat perizinan antara lain berupa pemalsuan dokumen persyaratan perizinan, seperti sertifikat pengalihan kepemilikan (bill of sale) dan surat keterangan penghapusan kapal (deletion certificate) bagi kapal yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri.

”Modus kejahatan berupa memperlancar proses perizinan kapal sekalipun tidak memenuhi persyaratan atau dokumen tidak lengkap karena tekanan dari atas (pejabat),” katanya.

Permainan oknum aparat dapat berlangsung pada saat patroli pengawasan. Modusnya, patroli pengawasan sengaja tidak beroperasi untuk memberikan keleluasaan bagi kapal pencuri ikan. Selain itu, kapal ikan asing ilegal yang ditangkap sering kali dilepaskan kembali oleh oknum aparat karena arahan pimpinan. [agus]

Related posts