Sambut Pasar Bebas ASEAN, KKP Susun Sertifikasi SDM

NERACA

Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara maritim memiliki potensi sumberdaya alam di sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar. Karenanya penyiapan SDM kompeten sangat penting dan dibutuhkan guna mensukseskan keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah SDM kepelautan perikanan.

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), menyelenggarakan Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, termasuk bagi SDM kepelautan perikanan. “Pengembangan SDM dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Peningkatan kapasitas SDM ini dirasa sangat penting karena mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan pada hakekatnya adalah membangun SDM-nya, terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” ujar Kepala BPSDM KP Suseno Sukoyono belum lama ini di Jakarta, tertuang dalam keterangan resmi, Minggu.

Di bidang pendidikan, BPSDM KP memiliki satuan-satuan pendidikan, yang terdiri dari satu Sekolah Tinggi Perikanan (STP) kampus Jakarta, Bogor, Serang, dan Karawang; tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong; serta sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri di Aceh, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Ambon, Kupang, dan Sorong.

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, BPSDM KP menggunakan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory. Pendidikan vokasi dicirikan dengan porsi 60% praktek dan 40% teori bagi tingkat pendidikan tinggi serta 70% praktek dan 30% teori untuk tingkat pendidikan menengah. Sementara itu pendekatan teaching factory merupakan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan proses produksi yang sebenarnya dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Sebagai contoh adalah Kapal Madidihang 03, kapal latih dan riset STP yang merupakan tercanggih di kelasnya se-Asia Tenggara.

Untuk mencetak SDM pelaut perikanan yang andal, maka di antara berbagai program studi/keahlian yang diselenggarakan BPSDM KP adalah Teknologi Penangkapan Ikan, Mesin dan Peralatan Perikanan, Nautika Perikanan Laut, dan Teknika Perikanan Laut. Para lulusannya tidak hanya memperoleh ijazah, namun juga dibekali dengan setifikat keahlian, seperti sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (Atkapin), Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (Ankapin), dan Basic Safety Training (BST) sesuai dengan standar International Maritime Organization, serta sertifikat-sertifikat lainnya yang berstandar internasional sesuai dengan program studi masing-masing.

Di bidang pelatihan, KKP memiliki Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan Ambon, serta Balai Diklat Aparatur di Subang. Guna memperlancar jangkauan kegiatan pelatihan bagi masyarakat, BPSDM KP membentuk Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang kini jumlahnya mencapai 417 P2MKP di berbagai daerah di Indonesia. Di antara berbagai pelatihan yang diberikan kepada masyarakat adalah pelatihan penangkapan ikan dan permesinan kapal perikanan.

Dalam menghadapi MEA 2015, BPSDM KP telah menetapkan program dan kegiatan. Di antaranya menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) tentang sertifikasi SDM kelautan dan perikanan, menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dengan pendekatan teaching factory, menyusun 17 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang perikanan serta 10 Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) pengelolaan bidang kelautan dan perikanan. Beberapa hal yang akan dikembangkan antara lain Komite Standar Kompetensi, sertifikasi SDM kelautan dan perikanan, 40 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di bidang perikanan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kelautan dan Perikanan, Dewan Penguji Keahlian Pelaut Perikanan, lembaga pelatihan masyarakat, serta inkubator dan jejaring bisnis.

Guna mengantisipasi Permen KP tentang moratorium izin kapal penangkap ikan, BPSDM KP menyiapkan berbagai jenis pelatihan mata pencaharian alternatif bagi para mantan Anak Buah Kapal (ABK) eks kapal asing tersebut. Pelatihan mata pencaharian alternatif. Model pelatihan seperti ini telah diterapkan oleh BPPP guna memberikan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pada saat nelayan mengalami paceklik ikan dikarenakan musim angin dan gelombang tinggi, sehingga mereka tidak bisa melaut untuk menangkap ikan.

Adapun jenis pelatihannya antara lain pembuatan kerajinan dari kulit kerang, pembuatan garam skala rumah tangga, pembenihan ikan air tawar, budidaya ikan lele dalam kolam terpal, budidaya ikan hias, budidaya rumput laut, budidaya cacing tanah, pembuatan pakan ikan, pembuatan makanan olahan ikan, pembuatan olahan rumput laut, perawatan dan perbaikan mesin kapal. Di samping pelatihan teknis perikanan, BPPP juga menyelenggarakan pelatihan profisiensi kepelautan meliputi pelatihan sertifikasi Ankapin, Atkapin, dan Basic Safety Training (BST).

Sementara itu di bidang penyuluhan, berdasarkan data Sistem Informasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Simluh KP) per 13 Januari 2015 terdapat 13.155 penyuluh perikanan se-Indonesia.

Related posts