Bupati Ciamis, H. Engkon Komara  memilih "bungkam"  mengenai  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa  Keuangan RI (BPK-RI) atas laporan keuangan tahun  2010, menyusul ditemukannya 13 permasalahan yang  mengakibatkan opini BPK menetapkan laporan  keuangan Kab. Ciamis wajar dengan pengecualian  (WDP).

"Untuk sementara ini saya tidak akan berkomentar  tentang LHP, karena saat ini LHP BPK-RI sedang  dalam proses pembahasan di DPRD, nanti saja lihat  hasilnya seperti apa. Yang jelas memang Ciamis  mendapat nilai WDP," kata Bupati.

Namun demikian, dia  mengakui, dalam LHP tahun 2010 lalu keberadaan aset sangat mencolok dibanding permasalahan lainnya, karena masih  banyaknya aset Ciamis yang tidak diketahui keberadaannya terutama aset yang hilang atau  pun karena belum masuknya data pasti ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah (DPPKAD). 

"Pendataan akan terus dilakukan, terutama dalam hal pinjam-pakai inventaris tanah dan  bangunan, termasuk kendaraan roda empat karena masih ditemukan dokumen berita acaranya  yang kurang lengkap, dan kita akan segera melengkapinya," tambah dia.