Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Pemberantasan Illegal Fishing - Kelautan dan Perikanan

NERACA

Jakarta – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Asep Burhanudin, menegaskan luas lautan Indonesia 5,8 juta km2. Untuk bisa menjaga wilayah laut nasional dari tindakan illegal fishing bukan hanya tugas dari satu kementerian saja (KKP) tapi butuh kerjasama dan koordinasi antar lintas sektoral seperti Polisi Air (PolAir) dan TNI AL.

“Laut kita luas, tidak mungkin hanya di jaga oleh satu departemen/kementrian harus sinergi dengan Lembaga/instansi terkait,” tegas Asep saat konferensi pers “Refleksi 2014 dan Outlook 2015” Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jakarta, Senin, (12/1).

Apalagi, kemampuan kapal pengawasan kami masih terbatas, saat ini hanya memiliki 27 kapal, masih kalah jauh bila dibandingkan milik TNI dan Polair yang mencapai 400 kapal. Disamping itu, kapal yang kami miliki tidak secanggih milik Polair atau TNI. “Kemampuan kapal kami masih terbatas, makanya perlu dukungan dari TNI maupun Polair untuk bisa menjaga laut kita,” tegas Asep lagi.

Selain itu, masalah lain adalah anggaran kami juga terbatas, mengingat untuk bisa beroperasi saja selama satu minggu untuk bahan bakarnya saja membutuhkan anggaran sekitar 700 juta, belum ditambah biaya lain. Oleh karenanya dengan semangat bu Menteri (Susi Pudjiastuti) untuk memberantas illegal Fishing setidaknya saat ini anggaran untuk biaya operasi ditambah.

“Tahun 2014 kami hanya biaya operasional kami hanya mampu untuk melakukan 60 kali operasional karena hanya mendapatkan anggran sebesar Rp 196 milliar, tapi tahun ini rencananya anggaran itu bakal ditambah menjadi Rp 468 milliar dengan operasi selama 280 hari setahun,” ucapnya.

Namun demikian, menurut Asep itu pun masih belum bisa mengcover semua dengan keterbatasan kapal yang kami miliki. “Secara tekhnologi kapal kami masih belum bisa menjelajah jauh terutama untuk daerah-daerah laut lepas, belum lagi jika terkendala cuaca. Untuk itu dibutuhkan kepal canggih seperti milik TNI AL, ma Polair. Untuk itu sinergitas itu penting untuk dilakukan,” ujarnya.

Bagi dirinya, jika memang pemerintah benar-benar ingin memberantas pelaku illegal di laut, menurutnya pemerintah memang harus bisa memberikan anggaran yang lebih besar, bukan untuk KKP saja tapi Polair, maupun TNI AL, karena jika mampu mengatasi tindakan illegal dilaut setidaknya mampu menyelamatkan kekayaan laut yang selama ini dicuri.

“Potensi kekayaan laut Rp 300 trilliun pertahun, jika pemerintah menganggarkan lebih besar untuk pengawasan di laut maka pemerintah sudah menyelamatkan potensi dan kekayaan laut yang tidak sedikit,” terangnya.

Adapun untuk KKP sendiri akan mulai beroperasi mulai Februari, akan menyisir wilayah laut timur, karena wilayah itu dianggap daerah rawan tindakan illegal. “Kami akan mulai beroperasi pada Februari mulai dari wilayah timur, harapannya nanti ada koordinasi dengan Polair dan TNI AL untuk daerah-daerah wilayah operasi yang masih sedang kami koordinasikan,” jelasnya.

Gandeng TNI AL

Pada kesempatan sebelumnya, KKP telah bersinergi dengan TNI AL dalam melakukan pengamanan wilayah perairan RI dari aksi pencurian ikan atau illegal fishing. Kerja sama itu tertuang dalam bentuk nota kesepahaman atau (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio.

Penandatanganan kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah terkait kedaulatan penuh di laut. Dalam kerja sama itu akan diatur pula soal pertukaran data dan informasi antara dua lembaga.

Laksamana TNI Marsetio menyebutkan, data mengenai FMS (Fishing Monitoring System) yang telah dimiliki KKP sudah bisa diakses TNI AL. Dengan akses ini, pihaknya akan lebih mudah dalam menanggulangi praktek-praktek illegal fishing.

Selama ini, TNI AL memang kesulitan dalam mengidentifikasi kapal-kapal pelaku illegal fishing, terutama kapal-kapal yang izinnya sudah kedaluwarsa. Hal ini berkaitan erat dengan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. "Sehingga data yang ada di KKP dimiliki juga oleh TNI AL," kata Marsetio.

Sementara itu Susi mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan di perairan Indonesia. "MoU ini sangat penting menjadi dasar utama bersama TNI ALuntuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia," kata Susi.

Selain itu kerja sama ini, kata Susi, juga bertujuan untuk menyukseskan program moratorium izin kapal penangkap ikan, agar pemerintah RI dihargai dunia dan mengelola tata kelola laut dengan benar serta berkelanjutan. Dalam kerja sama itu Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bertugas melakukan operasi laut di wilayah-wilayah tertentu, dibantu patroli TNI AL.

Related posts