Antisipasi MEA, Pengusaha Muda Harus Bervisi Global

NERACA

Jakarta – Himpunan Pengusah Muda Indonesia (Hipmi) mendorong munculnya wirausaha muda yang memiliki visi global guna mengantisipasi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Badan Pengurus Pusat Hipmi Hardini Puspasari mengatakan adanya perubahan yang semakin cepat dan persaingan yang semakin kompetitif dalam kompetisi ekonomi dunia menyebabkan kebutuhan akan entrepreneur atau wirausaha muda yang bervisi global perlu terus ditingkatkan.

Untuk itu, katanya, pihaknya terus mendorong tumbuhnya wirausaha muda bervisi global yang mampu bersaing di dunia internasional dan berkontribusi besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kami inginkan para wirausaha muda itu memiliki visi global, artinya dari yang tadinya jobseeker menjadi jobcreator, dan harus memiliki daya saing di tingkat global," katanya di Jakarta, dilansir Antara, Kamis.

Sebelumnya pada Rabu malam (7/1) digelar kegiatan audiensi Hipmi dengan Harvard Asia Leadership Trek di kantor BPP HIPMI Jakarta. Pada kesempatan itu Hardini menyatakan, saat ini dunia sedang mengalami perlambatan ekonomi, baik negara berkembang seperti di kawasan Asia namun juga di negara maju seperti di kawasan Eropa dan Amerika.

Menurutnya, dengan adanya cara audiensi tersebut diharapkan bisa saling membagi dan menukar informasi mengenai bagaimana menghadapi tantangan global di saat dunia sedang mengalami perlambatan ekonomi. "Selain itu kita juga belajar bagaimana pengusaha muda Indonesia bisa mengembangkan usahanya di kawasan ASEAN dan bagaiman menghadapi tantangannya," ujarnya.

Ia mengungkapkan, tantangan wirausaha muda, terutama sektor UKM saat ini diakuinya sangat berat, salah satunya tingginya tingkat suku bunga kredit yang diberlakukan oleh perbankan. Apalagi, tambahnya, saat ini pun pemerintah belum sepenuhnya dapat memberikan fasilitas kepada pengusaha pemula.

"Sektor UKM masih susah sekali untuk bangkit, terutama dalam hal 'promotion', 'branding', 'packaging' dan perlindungan hak cipta. Padahal kita harus akui dan boleh bangga dengan UKM kita yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi di saat krisis dengan segala keterbatasan yang ada," tambahnya.

Dalam audiensi ini, lanjut Hardini, mereka yang hadir dari Harvard pun belajar dari para wirausaha muda Indonesia dan mereka juga sempat menyampaikan apresiasinya atas kemampuan UKM di Indonesia dalam mengahdapi krisis ekonomi beberapa tahun lalu. "Program ini bagus sekali, mengingat wirausaha muda kita nantinya akan menjadi leader, dan teman-teman di Harvard juga akan menjadi leader di dunia," katanya.

Menurutnya, untuk menjadi negara yang sukses tentunya harus memiliki networking yang baik, dan acara ini adalah momentum untuk memulainya. Karena dalam persaingan global kita juga perlu belajar bagaimana negara lain bisa sukses di kancah global. "Apalagi kita sudah harus menghadapi MEA, dimana penguatan daya saing adalah kunci sukses mengahdapi persaingan global," katanya.

Secara terpisah, pada kesempatan sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang akan menerapkan kebijakan proses pengurusan izin usaha kecil dan menengah (UKM) pada 2015 yang cukup dengan satu lembar kertas.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Iskandarsyah Ramadhan Datau Gobel mengungkapkan, kebijakan ini akan meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha kecil menengah ke depan. Bahkan, kata dia, izin satu lembar kertas ini telah lama digagas oleh Hipmi.

“Izin satu lembar ini sudah lama disuarakan senior-senior Hipmi. Namun baru kesampaian tahun ini. Kita sangat setuju,” ujar Rama Datau, di Jakarta, Senin (5/1). Dia juga mengatakan, salah satu penghambat berkembangnya UKM di Tanah Air adalah kesulitan mengurus perizinan.

Padahal di negara-negara maju masalah kemudahan izin ini menjadi daya saing investasi dinegara tersebut. “Tapi di negara kita soal izin ini sangat rumit berjenjang menguras biaya dan waktu,” ujar Rama. Dia lalu mencontohkan rumitnya perizinan untuk pelaku UKM mulai dari RT, RW, Kelurahan, sampai Kecamatan.

Pelaku UKM juga harus memegang berbagai jenis surat usaha mulai dari Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha, Perdagangan (SIUP), Surat Domilisi dan sebagainya. Itu belum termasuk Surat Ijin Tempat Usaha, Kadin, SIUJK, API, dan Paten Merek.

Selain menghapus izin berjenjang, Rama Datau juga meminta agar pemerintah pusat mengkaji dan mencabut puluhan peraturan daerah (Perda) yang menghambat pertumbuhan UKM dan Koperasi serta tidak sinkron dengan aturan perundangan di atasnya segera dicabut.

”Perda-Perda ini berisi pungutan-pungutan retribusi terhadap koperasi dan UKM. Judulnya pembinaan UKM daerah, tapi malah memunculkan urusan birokrasi baru lagi,” papar Rama. Dia menilai, penyederhanaan perizinan ini akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas (scaling-up) dunia usaha.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, berjanji akan memprioritaskan proses pengurusan izin usaha kecil dan menengah pada 2015 cukup dengan satu lembar kertas sudah bisa mengakses perbankan.

Related posts